Soal 36 KTP Palsu Asal Kamboja, Fadli Zon: Kemendagri Kecolongan

Jakarta - Penemuan 36 e-KTP palsu asal Kamboja sempat membuat heboh. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap Kemendagri kecolongan dalam kasus ini.

Fadli mengatakan saat ini pendataan e-KTP masih sangat rawan terjadinya kecurangan. Maka dari itu, dia tidak mau data e-KTP dikuasai oleh swasta atau asing.

"Saya kira itu sangat mungkin disalahgunakan. Saya duga kasus ini seperti gunung es, kelihatan kecil namun sudah cukup banyak. Dan sistem pendataan kita ini masih sangat rawan," kata Fadli di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Harusnya kita memang mempunyai Single Identity Number (identitas tunggal) dan saya kira e-KTP ini solusi. Ini tidak boleh ada data dipegang oleh swasta atau asing sekalipun. Karena jelas dapat disalahgunakan oleh berbagai macam kepentingan. Baik itu kepentingan untuk bisnis, usaha, maupun politik pemilu dan lain-lain," imbuh politikus Gerindra itu.


Kemendagri merupakan kementerian yang berwenang untuk menerbitkan e-KTP.

"Pastinya kecolongan, dong," ucap Fadli.

Sebelumnya, pihak Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menemukan pengiriman kartu tanda penduduk (KTP) palsu dari Kamboja. KTP tersebut berjumlah 36 lembar.

"Berdasarkan laporan dari lapangan, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017, didapati pengiriman barang melalui FedEx berupa 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, 1 buku tabungan, dan 1 buah kartu ATM," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (9/2) lalu. (bis/elz)