Wacana Koruptor Dapat Remisi Dianggap Melawan Semangat Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Pemerintah berencana merevisi PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Salah satu poin yang akan direvisi adalah pemberian remisi kepada koruptor. Tindakan pemerintah merevisi dinilai pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Fickar Hadjar, tidak tepat.

"Menkum HAM ini tidak peka terhadap pemberantasan korupsi, maksud PP yang ada sekarang itu supaya jera makanya tidak dikasih remisi," tegas Fickar saat berbincang dengan detikcom, Jumat (12/8/2016).

Fickar mengatakan, bila alasan pemerintah merevisi PP remisi karena over capacity penjara maka itu adalah hal yang tidak masuk akal. Dia menambahkan, untuk mengurangi over capacity solusinya bukan pemberian remisi kepada terpidana korupsi.

Baca juga: Menkum HAM Sebut KPK Setuju Revisi Aturan yang Dianggap Permudah Remisi Koruptor

"Kalau alasannya pemberian remisi ke terpidana korupsi karena kepadatan penjara maka enggak ada hubungannya. Apa hubungannya remisi terpidana korupsi dengan over kapasitas? Yang dipenjara kan mayoritas pidana umum," ucapnya.

Selain itu, apabila wacana pemberian remisi terhadap koruptor sudah direalisasikan bukan tidak mungkin akan dijadikan proyek bagi lembaga yang menangani masalah remisi.

"Bisa saja nanti pemberian remisi ini jadi proyek. Jadi siapa yang mau remisi harus bayar dulu. Bisa-bisa remisi ini jadi komoditi, kalau enggak bayar si koruptornya enggak dapat remisi," ucapnya.

(rvk/Hbb)