Presdir PT APL Cosmas Batubara: Kami Keberatan dengan Pernyataan Rizal Ramli

Jakarta - PT Agung Podomoro Land (PT APL) sudah menunjuk presiden direktur baru untuk menggantikan Ariesman Widjaja yang tersangkut kasus dugaan korupsi. Presdir PT APL yang baru ditunjuk, Cosmas Batubara mempertanyakan keputusan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menghentikan reklamasi Pulau G.

Penetapan Cosmas sebagai bos baru PT APL disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Sebelumnya, mantan menteri di era Presiden Soeharto ini adalah komisaris PT APL.

"Pada 24 Juni 2016 lalu, APL sudah menunjuk Pak Cosmas (sebagai presdir)," kata Wakil Dirut PT APL Indra W Antono dalam jumpa pers di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (2/7/2016).

Baca Juga: Ini Respons PT APL Terkait Pembatalan Pulau G

Baru ditunjuk sepekan, Cosmas dihadapkan dengan keputusan komite gabungan yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal dalam jumpa pers pada Kamis (30/6) lalu, mengumumkan bahwa Pulau G dianggap sebagai pelanggaran berat dan reklamasinya harus dihentikan.

Cosmas tidak terima dengan pernyataan Rizal Ramli tersebut. Dia menegaskan bahwa Agung Podomoro Land adalah perusahaan yang profesional.

"Proyek ini (Pulau G) hanya salah satu dari hampir 40 proyek. Dalam pengalaman 40 tahun, selalu profesional. Menko Rizal, kami keberatan atas pernyataan beliau bahwa kami melakukan pelanggaran berat," ucap Cosmas dalam kesempatan yang sama.

"Kami bekerja secara profesional. Setelah diberi izin kami memilih kontraktor profesional. Kami perusahaan publik, terbuka untuk diaudit," sambungnya.

Baca Juga: Agung Podomoro Bantah Reklamasi Pulau G Rusak Lingkungan dan Ganggu Kapal

Saat ini, PT APL masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah soal reklamasi. "Kami dari grup menjelaskan posisi kami, terserah pemerintah apakah mengambil informasi yang kami sampaikan," ujar Cosmas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan para menteri sepakat bahwa pulau G masuk pelanggaran berat. Penyebabnya, karena banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik milik PLN dan mengganggu lalu lintas kapal nelayan serta tata kelola reklamasi Pulau G merusak biota

"Para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat," ujar Rizal dalam jumpa pers di kantornya di Gedung BPPT I lantai 3, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Baca Juga: Rizal Ramli: Pulau G Pelanggaran Berat dan Reklamasi Harus Dibatalkan (imk/tor)