Ini Surat Laporan Kemenhub ke Bareskrim Soal Flight Approval Palsu Airfast

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan kasus flight approval palsu yang dilakukan PT Airfast Indonesia, ke Bareskrim Polri. Ini bukti laporannya.

Dalam surat "Tanda Bukti Lapor" yang diterima detikcom dan berkop Bareskrim Mabes Polri, pelapor bernama Ir Maryati Karma MM sebagai PNS Kemenhub. Maryati Karma diketahui menjabat sebagai Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Sedangkan terlapor dalam dokumen tersebut adalah Mahendra Tanjung Loka Dewa, flight operation officer PT Airfast. Perkara laporannya adalah dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 KUHP.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bareskrim sendiri sudah membenarkan laporan Kemenhub itu.

"Saat ini masih dikaji di Binops (Pembinaan Operasional) Bareskrim. Laporan sudah masuk, sedang dipelajari untuk menentukan langkah proses penyelidikan lebih lanjut," kata Kabag Penum Polri Kombes Suharsono di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016).

"Laporannya tentang dugaan pemalsuan dokumen persetujuan terbang, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen," sambungnya.

Dalam perkara ini. Suharsono melanjutkan, terlapor dalam perkara ini adalah Flight Operator Officer PT AF berinisial MT. Pihak Kemenhub melaporkan hal itu pada Selasa (2/2) kemarin.

"Jadi laporan Kementerian Perhubungan ini berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 4 Bali Tanggal 26 Januari," tandasnya.

Maryati Karma sendiri enggan menjelaskan laporan itu dan meminta menghubungi Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA Barata. Barata membenarkan adanya laporan Kemenhub.

"Pengaduan ini sudah kita sampaikan ke Bareskrim. Dari Kemenhub sudah melaporkan tentang adanya flight approval (izin terbang) palsu," ungkap Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA Barata saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (2/2/2015) malam.

Sayangnya Barata enggan merinci mengenai dugaan pemalsuaan dokumen terbang bagi maskapai itu. Ia juga tidak bersedia memberi tahu maskapai mana yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun ketika ditunjukkan dokumen dari Otoritas Bandara Wilayah IV kepada Dirjen Udara Kemenhub hari ini, Barata membenarkan hal tersebut termasuk berkas yang dilampirkan.

"Sepertinya termasuk salah satu berkas yang dilampirkan," demikian kata Barata yang dikonfirmasi kembali hari ini tentang dokumen tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari AirFast.