RUU KPK dan RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas, Siapa yang Usulkan Draf?

Jakarta - Rapat paripurna DPR menetapkan Revisi Undang-Undang (RUU) KPK dan RUU Tax Amnesty masuk ke dalam Prolegnas 2015. Siapa nanti pengusulnya? DPR atau pemerintah?

Dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (15/12/2015), Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut dua RUU kontroversial itu sebagai usul bersama pemerintah dan DPR. Hal itu  merupakan kesepakatan forum lobi pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pemerintah.

"Mengingat masa persidangan tinggal tiga hari, kaitan dengan inisiatif pemerintah atau DPR. Teknik dikaitkan dengan dinamika pembahasan," ujar Taufik.

Padahal, di rapat Badan Legislasi sebelumnya, revisi UU KPK ditetapkan sebagai usul DPR dan RUU Tax Amnesty menjadi inisiatif pemerintah. Tetapi, hal ini memang memicu banyak pertentangan saat paripurna.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menuturkan bahwa revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty akan dibahas bersama.

"Jadi usulan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Sebenarnya tidak ada bedanya. RUU bisa dijadikan UU ketika DPR dan pemerintah sepakati itu," ungkap Firman.

Dalam suatu proses pembahasan RUU, tentu ada pihak yang menjadi pengusul draf. Tetapi, Firman belum bisa menjawab tegas soal siapa pengusul drafnya.

"Kita tunggu. Draf akan diusulkan setelah surpres (surat Presiden) turun," ujar politikus Golkar ini.

(imk/bal)