.webp)
"Jadi ini untuk teaser saya akan jabarkan sedikit mengenai kaitan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai awalan, Pak Presiden Jokowi ingin KPK ke depan melihat dampak korupsi di berbagai bidang. Jadi bukan hanya aspek hukum saja. Makanya ada saya yang ekonom, ada sosiolog, ada psikolog, dan lainnya," ujar Destry di Lantai 3 Gedung Utama Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2015).
Dia kemudian menunjukan tampilan layar berupa berbagai grafik kepada para pemred. Grafik tersebut menunjukan peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia dan dibandingkan dengan negara lain.
"Dari tahun 2005 sampai 2014 memang peringkat kita menurun. Ini bagus. Tetapi perlu dilihat pula negara lain. Kita tahun 2005 di posisi 137 dan menjadi 107 di tahun 2014. Tapi dibanding Filipina dan India, mereka bisa di peringkat 85 di tahun 2014. Apalagi dibanding Singapura yang pernah peringkat 1, lalu sekarang 7," papar Destry.
"Kemudian kita bisa lihat dari data lain bahwa setiap peningkatan 1 peringkat di indeks persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi kita bisa turun sampai 0,9 persen. Ini berbahaya bagi ekonomi kita," lanjut dia.
Dampak lain dari korupsi adalah kepercayaan investor yang menurun untuk menanamkan modal di Indonesia. Ironisnya lagi, ada pula potensi korupsi yang melibatkan perusahaan asing.
Kemudian dia menampilkan grafik risiko penyuapan di perusahaan manufaktur. Dari data itu terlihat bahwa sebagian perusahaan milik asing berisiko terkena kasus suap.
"Kalau dari data ini terlihat bahwa perusahaan skala menengah yang paling banyak kena kasus suap. 37 persen atau yang paling tinggi adalah industri bidang tekstil," ungkap Destry.
Data tersebut diambil dari World Bank pada tahun 2009-2010 dan mensurvei sebanyak 1.444 perusahaan. Selain itu ada lagi data Integritas Global tahun 2013.
"Secara keseluruhan skor kita 77. Kita tertolong pada sistem pencegahan korupsi yang diatur dalam regulasi, skornya 94. Tetapi implementasinya sangat kurang sehingga nilainya 63," kata dia.
"Maka dari itu pencegahan korupsi akan ditingkatkan di segala bidang ke depannya sehingga hal-hal seperti ini tak terulang. Terutama dalam aspek yang berkaitan dengan pajak dan pelayanan publik," sebut Destry.
Sesi selanjutnya adalah dialog yang dilakukan secara tertutup dengan para pemred. Nantinya pansel juga akan melakukan konferensi pers terkait hasil diskusi.
(bpn/fdn)
