.webp)
Aksi puluhan aktifis FPI, sebelum menuju ke Gedung DPRD Pamekasan, mereka terlebih dulu melakukan konvoi keliling kota dengan memakai sepeda motor.
Mereka menilai, aparat keamanan baik dari kepolisian maupun dari Satpol PP selalu penegak perda kurang pro aktif. Sehingga pekerja seks komersial (PSK) dari luar Madura berdatangan dengan leluasa.
Usai berorasi, para aktifis FPI tersebut ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan Muchdar Abdullah dan Wakapolres Pamekasan Kompol Muldjadi di salah satu ruangan kantor DPRD.
Bahri Asrawi, Koordinator Aksi FPI Pamekasan mengancam bakal men-sweeping sejumlah tempat yang diduga kuat sebagai tempat prostitusi, jika aparat tidak melakukan tindakan tegas menjelang pelaksanaan puasa Ramadhan.
"Prostitusi tidak bisa ditoleransi lagi. Jika, aparat tidak tegas, maka aktivis FPI akan turun jalan dan mensweeping para pekerja seks komersial yang sudah mengotori Pamekasan," kata Bahri saat menyampaikan aspirasinya pada anggota DPRD setempat.
Ia tidak secara rinci menyebutkan di daerah mana saja yang dijadikan tempat prostitusi. Namun ia yakin aparat kepolisian dan satpol PP sudah tahu, karena lokasi mesum di Pamekasan sudah menjadi rahasia umum.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Muchdar Abdullah mengatakan, pihak DPRD telah sering melakukan himbauan terhadap warga agar meninggalkan pekerjaan yang akan mengganggu kekhusukan puasa warga Muslim, baik itu prostitusi maupun membuka warung makan secara terbuka.
"Untuk menertibkan prostitusi dan membuka warung makan pada siang hari berjalan efektif, perlu dukungan dari semua elemen," ujar Muchdar di depan aktivis FPI di kantornya, Jalan Kabupaten, Rabu (27/8/2008).
Menanggapi desakan aktifis FPI, Wakapolres Pamekasan Kompol Muldjadi yang hadir dalam pertemuan itu berjanji akan menertibkan PSK yang berkeliaran.
"Namun, penertiban PSK itu tentunya harus ada bukti, tidak hanya sebatas menduga-duga," kata Muldjadi di depan aktifis FPI Pamekasan. (bdh/bdh)
