.webp)
Puluhan warga Desa Kapasan, Kecamatan Nguling mendatangi mapolsek setempat, Rabu (30/7/2008). Mereka melaporkan adanya pungutan Rp 10 ribu oleh perangkat desa setempat kepada para penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM itu.
"Semuanya diminta uang 10 ribu. Katanya untuk biaya pembuatan KTP sementara," terang Hermadi, salah seorang warga kepada detiksurabaya.com. Dia merasa janggal. Pasalnya, pungutan itu tidak hanya dialami warga yang tidak memiliki KTP, termasuk, mereka yang memiliki KTP sekalipun.
Informasi yang dihimpun, di Kabupaten Pasuruan sendiri terdapat lima desa yang dijadwalkan menerima BLT besok. Selain Desa Kapasan, empat desa lain adalah Kedawang, Watu Pegat, Mlaten dan Penunggu.
Di Desa Kapasan sendiri, terdapat 702 RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang dipastikan menerima bantuan tersebut. Mereka tersebar di tiga dusun, yakni Dusun Krajan, Penanggungan dan Gunung Gangsir. Besok, proses pencairan bantuan itu dilakukan bersamaan dengan empat desa lainnya.
Kapolesek Nguling AKP Teguh Taviyarno yang dihubungi pagi tadi membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, karena bukan kewenangannya, Kapolsek pun mengarahkan warga ke kecamatan.
"Itu kan bukan wewenang saya. Karena belum dicairkan," katanya singkat.
Dihubungi, Kepala Bapemas, Radjasa menegaskan bahwa anggaran dana operasional untuk Muspika telah disediakan. Karena itu, dirinya kembali menegaskan tidak akan ada pemotongan dan pungutan apapun pada pencairan BLT.
"Tidak ada pemotongan atau pungutan apapun," tandas dia. (gik/gik)
