Banyak Nama Fiktif, Satu TPS Tak Dapat Suara

Banyuwangi - Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di Banyuwangi mengalami kendala. Selain banyak ditemukan warga yang memiliki kartu pemilih lebih dari satu, juga ditemukan daftar nama pemilih fiktif.

Ini di temukan di wilayah kelurahan Sobo kecamatan Banyuwangi. Di beberapa tempat di kelurahan ini di temukan daftar nama yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak di temukan orangnya.

Seperti di tempat pemungutan Suara (TPS ) 10 lingkungan Sutri, dari 426 pemilih yang ada dalam daftar DPT, 220 nama diantaranya bukan warga setempat alias tidak ditemukan orangnya.

Sebanyak 201 nama diketahui merupakan warga lingkungan lain. Sehingga hanya 5 warga RT 2 dan RT 3 yang masuk dalam DPT. "Bahkan saya sendiri harus mencoblos di TPS lain," kata Supangat, ketua KPPS di TPS 10.

Selain banyak nama yang tidak cocok, juga ditemukan nama-nama yang tanggal lahirnya tidak sesuai dengan aslinya. Seperti Drs Bambang Sujarwo MM salah satu pejabat di Pemda Banyuwangi. Pada DPT tertulis lahir pada tahun 1990. Nama lain adalah Made Maharta Kepala Bidang perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertulis lahir tahun 1985.

Sementara, di TPS 13 lingkungan yang sama lebih memprihatinkan lagi, dari total 477 nama yang masuk DPT hanya 4 nama yang cocok. Sisanya bukan nama warga setempat.

Menurut Tatang, Ketua KPPS di TPS 13 Lingkungan Sutri Kelurahan Sobo, 4 nama yang cocok tersebut ternyata hanya satu orang yang datang. "Setelah kita cek, nama di KTP dengan di DPT sama namun tanggal lahir tidak sama, terpaksa kita tolak," ujar Tatang.

Banyak warga yang merasa kecewa dengan kondisi ini. Padahal warga sangat ingin menyalurkan hak pilih yang seharusnya mereka dapat. "Bagaimana lagi, terpaksa kita hanya bisa melihat saja," kata Jamahsari salah satu warga Lingkungan Sutri.

Hingga batas waktu pemungutan suara berakhir tak satupun suara yang masuk di TPS 13 ini. Ini sempat menjadi perhatian dari Bupati Banyuwangi dan Muspida dan anggota KPUD Banyuwangi yang langsung datang mengecek langsung ke TPS tersebut.

Hari Priyanto, Anggota KPUD Banyuwangi malah terkesan melemparkan kesalahan pada pihak lain. Menurutnya ini bukan kesalahan dari KPUD Banyuwangi, karena KPUD hanya sebagai pelaksana.

"Bisa jadi kesalahan terjadi pada penyusunan DPT oleh Dinas Kependudukan atau dari pihak pemenang lelang di Surabaya," elaknya pada sejumlah wartawan.
(bdh/bdh)