.webp)
Pemkab menuntut harus dilibatkan dalam program CSR dari Holcim di wilayah sekitar lokasi pabrik. Saat ini sudah enam desa di sekitar bakal lokasi tambang dan pabrik semen berbasis negara Swiss yang digarap CSR-nya.
Yakni, Desa Glondonggede, Sawir, Merkawang, Kedungrejo (Kecamatan Tambakboyo), Desa Mliwang, Kecamatan Kerek dan Desa Karangasem, Kecamatan Jenu.
"Program apapun termasuk program comdev (community development) atau CSR yang melibatkan kepentingan masyarakat, idealnya Pemkab harus dilibatkan. Meskipun kapasitas Pemkab sekadar melakukan pemantauan kegiatan," tegas juru bicara Pemkab Tuban, Sukristiono kepada detiksurabaya.com, Kamis (12/6/2008).
Terkait program CSR yang sudah dilakukan Holcim, ungkap Kasi Humas Pemkab Tuban ini, pihaknya belum dilibatkan di dalamnya. Pemkab masih sebatas menerima informasi, sehingga detail program yang dilakukan Holcim tersebut sama sekali tidak diketahui.
"Kami juga baru mengetahui kalau ada penolakan dari warga, terkait keterlibatan LSM dalam program CSR Holcim. Kalau sudah terjadi seperti ini, mau tidak mau Pemkab harus membantu menyelesaikannya. Sebab semuanya juga untuk kepentingan masyarakat," tegas Sukristiono.
Ditemui secara terpisah, Community Relation Manager PT Holcim Indonesia di Tuban, Ummu Azizah menyatakan saat ini telah terbentuk Forum Konsultasi Masyarakat (FKM). Forum yang melibatkan Muspika tiga kecamatan yakni Kecamatan Jenu, Tambakboyo dan Kerek ini, menjadi pusat konsultasi dan kegiatan CSR yang dilakukan Holcim.
"Untuk keterlibatan LSM, sampai saat ini belum ada. Kami belum merekrut LSM untuk kegiatan CSR, apalagi masyarakat juga sudah membentuk FKM,” tegas Ummu Azizah saat ditemui di Kantor Perwakilan PT Holcim Indonesia di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Tuban.
Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan dua kali pertemuan dengan sekitar 25 LSM yang ada di Tuban. Pada pertemuan tersebut, belum ada deal-deal tertentu untuk melibatkan LSM. "Kami masih sebatas meminta masukan dan sharing ide dengan mereka," paparnya.
Dia membantah, jika ada penolakan dari warga terkait keterlibatan LSM dalam program CSR yang dilakukan Holcim. Yang sudah muncul adalah wacana masyarakat merasa masih mampu menjalankan program CSR yang diusulkannya.
"Warga meminta agar LSM baru dilibatkan, jika mereka sudah tidak mampu menjalankan program sendiri. Oleh karena itu, dari enam desa yang sudah kita garap permintaan yang paling menonjol adalah program pelatihan manajemen program dan pelatihan live skill untuk persiapan menerima bantuan CSR dari Holcim," ungkap perempuan asli Blora (Jateng) itu.
Prinsipnya, tambah Ummu Azizah, keterlibatan LSM dalam program CSR Holcim tergantung kebutuhan dan permintaan warga. Permintaan itupun tetap melalui FKM yang sudah terbentuk dan sekarang sudah berjalan.
Sementara warga sekitar bakal lokasi pabrik semen Holcim, menolak keterlibatan LSM dalam program CSR. Pertimbangannya, kehadiran LSM akan menambah keruwetan kegiatan yang melibatkan masyarakat desa. Termasuk juga, jika LSM terlibat aliran dana dari program CSR ditengarai warga bakal tidak utuh diterima mereka. (fat/fat)
