.webp)
"FPI Jember ada lagi dan saya menggantikan Habib Abu Bakar sebagai ketua FPI Jember," kata KH Mukmin.
Deklarasi sebagai berdirinya kembali FPI di Kabupaten Jember itu dilakukan di ruang kelas di Pondok Pesantren Nurul Mukmin. Ponpes ini berjarak sekitar 55 kilometer dari pusat kota Jember.
Deklarasi kembali itu disaksikan oleh perwakilan GP Ansor PAC Ambulu, Abdul Hayyi dan tokoh agama asal Kecamatan Tanggul, Habib Haidar. Deklarasi itu juga dihadiri oleh petugas Polsek dan Muspika Sumberbaru. Beberapa santri KH Mukmin Mahali juga turut menyaksikan deklarasi tersebut.
Lebih lanjut Mukmin mengaku jika dirinya anggota Nahdlatul Ulama (NU), meski dirinya sebagai ketua FPI Jember.
"Saya ini beraliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi saya tegaskan FPI dan Ansor itu tidak ada masalah, jadi deklarasi ini sebaiknya menjadi contoh bagi masyarakat dan FPI di mana saja bahwa misi kita itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar," tegasnya usai deklarasi, Jumat (6/6/2008).
FPI di Kabupaten Jember, tegasnya, bisa berdampingan dengan rukun bersama kaum NU dan GP Ansor yang selama ini diisukan akan menggempur FPI. "Ansor dan FPI itu sama. Sama-sama menegakan kebaikan dan kebenaran demi Islam," tukasnya.
Saat dikonfirmasi sejumah wartawan kemungkinan adanya serbuan dari kelompok yang telah meminta FPI Jember dibubarkan beberapa waktu lalu, Mukmin mengaku tidak khawatir. Karena dia berkeyakinan, tidak ada persoalan antara FPI Jember dan organisasi manapun di Kabupaten Jember.
Sementara itu, perwakilan GP Ansor, Abdul Hayyi mengaku selama ini tidak ada instruksi dari GP Ansor pusat untuk melawan balik FPI, apalagi hingga ke tingkat daerah.
"Ini juga instruksi dari pusat yang berpijak pada keputusan PBNU bahwa tidak ada masalah antara FPI dan GP Ansor, begitu juga dengan NU. Konflik yang ada itu antara FPI dan AKKBB (Aliansi Kebebasan untuk Beragama dan Berkeyakinan) dan kalau ada aksi pukul-pukulan itu urusan internal FPI. Tetapi kita di sini hidup berdampingan dan tidak bermusuhan," tegasnya.
Hayyi menambahkan, untuk persoalan FPI dan AKKBB lebih baik diserahkan pada proses hukum. Dan di daerah tidak perlu terlibat dengan konflik yang ada. Hingga deklarasi berakhir, tidak ada pihak-pihak yang mengacau acara. Bahkan acara itu juga tidak disertai penjagaan ketat dari pihak kepolisian. (fat/fat)
