Takut Penyaluran Amburadul, DPRD Sumenep Tolak BLT

Surabaya - Dua anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura asal fraksi kebangkitan bangsa (FKB) menolak kehadiran bantuan tunai langsung (BLT). Program kompensasi BBM tersebut dinilai membuat masalah baru ditengah kehidupan masyarakat, karena data penerima tidak valid dan amburadul.

Anggota FKB DPRD Kabupaten Sumenep, Sitrul Arsy Musai, mengatakan, data penerima BLT yang hingga saat ini tidak diperbaharui akan memunculkan persoalan sosial, karena yang menerima bukan orang miskin melainkan orang kaya yang sudah mempunyai mobil.

"Fakta dilapangan, para penerima BLT tahun 2006 lalu, banyak dari kalangan orang kaya. Jadi, lebih baik BLT itu ditangguhkan sebelum ada pemutakhiran data penerima," kata Sitrul kepada wartawan di kantornya, Jalan Trunojoyo, Sumenep, Kamis (22/5/2008).

Hal serupa juga diungkapkan anggota DPRD Sumenep asal kepulauan Kangean, Tuan Muhammad. Menurut dia, pendistribusian BLT di kepulauan banyak yang salah sasaran, sehingga mengundang kecemburuan sosial.

"Sebaiknya, program BLT itu tidak dicairkan di Sumenep, karena datanya belum valid," tegas Tuan Muhammad pada wartawan.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Sutaryono mengakui jika hingga saat ini belum ada perbaikan data penerima BLT, namun sesuai dengan surat dari pusat sebelum pencairan BLT harus ada perbaikan data baru.

"Penerima BLT masih merujuk pada data tahun 2005 lalu. Namun, tetap ada upaya perbaikan data jika tahun 2006 lalu pendistribusian BLT ada yang salah sasaran," kata Sutaryono kepada wartawan di kantornya, Jalan Sludang.

Namun ia belum bisa menjelaskan bagaimana mekanisme perbaikan data tersebut, sebab masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat. "Kalau tahun lalu penerima BLT itu mencapai 358.358 jiwa," paparnya. (bdh/bdh)