Para pengunjuk rasa sama-sama mengambil lokasi di depan Taman Adipura Kota Sumenep, dalam waktu yang berbeda. BEM terlebih dahulu melakukan orasi dan mengkritisi kebijakan pendidikan yang sering berubah, sehingga membingungkan siswa dan orang tua. Tidak hanya itu, pelaksanaan ujian nasional (Unas) juga dirasa memberatkan siswa.
"Sistem pendidikan di Indonesia, merupakan produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi memberatkan siswa dan pelaku pendidikan," ujar koordinator aksi Syafi'i Ardy, saat berorasi di depan Taman Kota Sumenep, Jumat (2/5/2008).
Di sisi lain, otonomi pendidikan juga membingungkan pelaku pendidikan saat ini. Dan hanya dijadikan pembenaran dalam dunia pendidikan. Padahal banyak hal yang perlu dibenahi, baik sarana dan prasarana lainnya.
Sementara, ratusan aktivis PMII mulai bergerak ke Rumah Dinas Bupati Sumenep, Ramdlan Siraj, Jalan Jenderal Sudirman. Mereka melaksanakan upacara Hardiknas ala mahasiswa, sebagai bentuk protes kebijakan pemkab yang dinilai membiarkan mafia pendidikan.
Menurut Koorlap aksi PMII Sumenep, Muhri Zain, arah kebijakan di Sumenep tidak jelas, berjalan apa adanya. Bahkan menumbuhkan mafia pendidikan. Itu terbukti dengan tidak adanya kontrol atau pengawasan yang ketat.
Mereka juga mendesak agar alokasi anggaran pendidikan tidak hanya 20 persen dan tidak mempertimbangkan ifiesiensi untuk mutu pendidikan.
"Alokasi dana untuk pendidikan hanya habis untuk belanja pegawai dan biaya administrasi," ujar Muhri saat menjadi inspektur upacara di depan pintu masuk Rumah Dinas Bupati Sumenep, Ramdlan Siraj. (fat/fat)











































