"Ya wes, siapa yang menang pasti direkomemdasikan siapa DPC yang benar.Njaluk ngono yo nggak popo," kata Musyafak Rouf DPC PKB Surabaya kubu Muhaimin kepada wartawan usai sidang paripurna, Senin (21/4/2008) di DPRD Surabaya, Jl Yos Sudarso.
Dan menurut Musyafak yang juga Ketua DPRD Surabaya ini pergantian dalam tubuh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) itu sudah biasa. Tanpa adanya surat rekomendasi dari DPC itu sudah bisa dilakukan.
"Kalau pimpinan fraksi itu dari DPP tapi kalau pergantian di tubuh fraksi itu biasa tanpa surat dari DPC," tandasnya.
Sementara itu Sekretaris FKB Zaenab Maltufah yang berada di kubu Gus Dur mengatakan dia memilih untuk berdamai karena dia tidak ingin membuat keributan dan suasana dewan Surabaya menjadi
kacau.
"Agar PKB itu kondusif jadi memilih status quo. Kalau Pak Musyafakat punya kantor kita juga punya kantor," tuturnya.
Menurut Sekretaris karataker DPC PKB Surabaya pro Gus Dur ini reposisi itu tidak pernah dibicarakan dengan dirinya. Perempuan berkerudung ini mengungkapkan reposisi atas dirinya yang dilengserkan dari sekretaris FKB itu sepihak.
"Kita lihat siapa yang menang. Tapi namanya politik dulu dia anggota dewan dari DPP dan Gus Dur yang tandatangan," pungkasnya.
Seperti diberitakan, konflik yang mendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berimbas di DPRD Surabaya. Dualisme kepemimpinan berujung ricuhnya Sidang Paripurna yang digelar di rumah rakyat itu.
Sidang Paripurna yang dijadwalkan membahas Laporan Keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya itu sempat tertunda selama 10 menit akibat adu argumentasi anggota FKB dari kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. (gik/gik)











































