Kekhawatiran itu diungkap Walikota Blitar, Jarot Syaiful Hidayat kepada detiksurabaya.com, Minggu (20/4/2008).
"Menurut pribadi saya, rumah itu sebagai situs sejarah. Yang mendapat kesempatan pertama membeli jika memang ada kesempatan dijual adalah pemerintah. Bukan swasta!" tegas walikota yang diberangkatkan dari PDIP ini.
Sebab, kata Jarot, apabila rumah yang sudah menjadi bagian penting bangsa Indonesia ini jatuh ke tangan swasta maka sangat tidak mungkin akan beralih fungsi.
"Keinginan saya supaya keberadaan rumah itu tetap menjadi sejarah. Hanya saja memang belum ada kesepahaman soal itu (pemerintah yang mengambil alih)," kata Jarot.
Jarot masih berharap agar keluarga besar Bung Karno tidak gegabah melepas rumah yang berdiri di Jalan Sultan Agung itu ke tangan swasta.
"Kalau dibeli swasta kan bisa mungkin jadi pabrik kecap, kan celaka," kelakar walikota. (gik/gik)










































