Perangkat Desa se-Madiun Ancam Demo Besar-besaran

Perangkat Desa se-Madiun Ancam Demo Besar-besaran

- detikNews
Senin, 19 Nov 2007 13:01 WIB
Madiun - Sekitar 700 perangkat desa yang berasal dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun mengancam akan menggelar demo bila tuntutannya tidak akan dipenuhi oleh Bupati Madiun.Saat ini, ratusan perangakat desa tersebut menggelar rapat akbar di Lapangan Desa Jiwan Kecamatan Jiwan, Madiun, Senin (19/11/2007).Ratusan perangkat desa tersebut kecewa terhadap keputusan Bupati Madiun, Djunaedi Mahendra yang ingin mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan upah minimun kabupaten yang berlaku yakni, Rp 480 ribu per bulan. Dengan memakai pakaian seragam coklat mereka berkumpul di lapangan tersebut, mereka akan mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Dengan bernyanyi dan meneriakkan yel-yel, mereka bertekad untuk tetap melanjutkan perjuangan. Tuntutan perangkat desa adalah mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan upah minimun kabupaten yang berlaku yakni, Rp 480 ribu per bulan."Kami menyesalkan mengapa Bupati Madiun tidak memenuhi tuntutan kami. Padahal Bupati Madiun seharusnya berupaya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa yang secara total mengabdi kepada desa," kata Dimyati Dahlan, Koordinator Perangkat Desa Menggugat pada detiksurabaya.com.Sebelumnya mereka menuntut agar Bupati Madiun memberikan penghasilan tetap bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan upah daerah yang berlaku. Kemudian Bupati Madiun memutuskan hanya akan membayar penghasilan perangkat desa sebesar Rp 240 ribu per bulan atau 50 persen dari tuntutan.Merasa tidak puas dengan jawaban Bupati, perangkat desa tersebut berjanji akan melakukan demonstrasi secara berkelanjutan hingga tuntutan tercapai. Selain itu, mereka juga akan memboikot pelayanan kepada warga masyarakat di luar tanggung jawab perangkat desa."Misalnya, perangkat desa seringkali diminta untuk menarik retribusi pajak bumi dan bangunan. Mulai sekarang kami akan menolak hingga tuntutan kami dikabulkan," tandas Dimyati.Hingga saat ini rapat akbar masih terus berlangsung. Selain kecewa dengan keputusan bupati, para perangkat desa tersebut juga membahas tentang strategi apa yang akan digunakan untuk menuntut penghasilan tetap. (fat/fat)
Berita Terkait