60 Persen APBD Jatim 2008 untuk Hak Dasar Masyarakat

Surabaya - Pemprov Jawa Timur memprioritaskan pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan dalam rancangan anggaran pendapat dan belanjan daerah (APBD) pada DPRD Jatim untuk tahun 2008 mendatang. Jumlah APBD yang dialokasikan sebesar 60 persen."Hak-hak dasar masyarakat menjadi prioritas utama. Dari pendidikan, infrastruktur. 60 persen APBD dialokasikan untuk masyarakat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Soekarwo kepada wartawan, Senin (29/10/2007).Untuk anggaran pendidikan Pemprov menaikan anggaran tahun 2007 ini sebesar 17 persen. Dan ini meningkat dari tahun 2006 lalu sebesar Rp 11 persen.Pemprov kata Soekarwo bertekat akan menurunkan angka kemiskinan di Jatim. Penduduk miskin di Jatim menurutnya ada 7,1 juta dari 38 juta penduduk Jatim. "Penduduk miskin mau kita turunkan dari 19 persen menjadi 17 persen," ungkapnya.Beberapa hal yang lain menjadi perhatian utama pemprov dalam APBD adalah peningkatan perekonomian masyarakat dengan melakukan perbaikan infrastruktur dikawasan Mojosari-Krian dan Sedayu,Gresik-Tuban dikawasan itu akan dibangun tempat investasi baru.Kekuatan Anggaran pendapatan Belanja dan Daerah Jatim sebesar Rp 5,598 triliun. Anggaran Rp 5 triliun lebih ini akan digunakan untuk gaji pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan belanjalangsung.Nota keuangan yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada DPRD Jatim proyeksi pendapatan belanja daerah tahun 2008 sebesar Rp 3, 468 triliun. Dana penimbangan yang berasal dari pos bagi hasil pajak diproyeksikan Rp 1,719 triliun. Dan pendapatan dari PAD yang lain seperti PT Perum Perhutani, PT Jasa Raharja dan PT ASDP yang dikelola oleh Dinas Perhubungan diproyeksi memperoleh Rp 14,145 Miliar. "Ini cetak birunya. Dan ini kita serahkan," imbuhnya. (wln/bdh)