.webp)
Hal ini terbukti dengan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai 85 persen. Saat ia dilantik sebagai wali kota MCP KPK Kota Pasuruan hanya 44 persen.
"Alhamdulillah ini capaian yang baik. Saat awal dilantik, MCP Kota Pasuruan hanya 44 persen, sangat rendah. Alhamdulillah sekarang nilainya sudah 85 persen mulai mendekati 90 persen," Gus Ipul), di sela-sela rakor maraton bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (18/1/2022).
MCP atau Monitoring Center for Prevention merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring sebagai upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.
"Dengan hasil ini, Kota Pasuruan saat ini berada di peringkat ke 138 se-Indonesia sebagai daerah yang potensi korupsinya sangat kecil," terang Gus Ipul.
Gus Ipul berkomitmen akan terus meningkatkan nilai MCP KPK. "Akan terus kita tingkatkan. Memang perlu waktu tapi kenaikan dari 44 persen dan sekarang 85 persen ini sangat luar biasa. Ternyata teman-teman di OPD bisa melakukannya dan akan terus kami tingkatkan," ungkapnya.
Sejak dilantik, Gus Ipul melakukan banyak lompatan. Salah satunya merampungkan perubahan RTRW (rencana tata ruang wilayah) yang tak terselesaikan belasan tahun.
Baca juga: Sekjen PBNU Sekarang Gus Ipul, Ini Profilnya |
Sebelum ia memegang kendali, Kota Pasuruan mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Namun tak lama memimpin Kota Pasuruan, Gus Ipul langsung membuat gebrakan dan berhasil menyajikan laporan keuangan yang baik kepada BPK sehingga diganjar prestasi WTP.
"Berbagai langkah ini membuktikan Kota Pasuruan memang serius untuk memerangi korupsi. Memang banyak tantangan dan kendala, tapi Alhamdulillah semuanya bisa kita lalui," jelas Gus Ipul.
Selain itu, selama memimpin Kota Pasuruan, Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini selalu menekankan kepada OPD untuk melakukan sesuai sesuai aturan. Ia menekankan agar OPD tak menabrak aturan. (iwd/iwd)
