Inventarisir Ulang, Tiga ASN di Banyuwangi Ditemukan Penerima Bansos

Banyuwangi - 3 ASN di Banyuwangi ditemukan masuk data penerima bantuan sosial (bansos). Pemkab Banyuwangi segera membatalkan pemberian bantuan kepada 3 ASN tersebut. Tiga ASN yang menerima bansos itu rupanya baru dilantik pada September 2021 lalu.

Kepala Dinsos Banyuwangi, Henik Setyorini, mengatakan temuan 3 ASN masuk data penerima bansos setelah pihaknya menginventarisir ulang penerima bansos. Ketiganya merupakan PNS yang dilantik bulan September 2021 lalu.

"Dia PNS penerimaan September 2021. Ya KKS-nya (harus) dikembalikan, tidak dicairkan," ujarnya kepada detikcom, Senin (13/12/2021).

Pihaknya tengah memastikan, mereka telah menerima bansos atau baru terdata saja sebagai pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Oleh karena itu, pihak pemerintah desa bisa saja melakukan pembatalan penyerahan bansos bila diketahui penerimanya seorang ASN.

"Kalau ternyata kemarin terlanjur mencairkan, ya (harus) dikembalikan," kata Henik.

Dia juga menjelaskan hal itu terus diproses oleh pihaknya, berkoordinasi dengan berbagai pihak. Pihaknya juga tengah menunggu petunjuk Pemerintah Pusat mengenai mekanisme pengembalian bansos oleh ASN tersebut.

Baca juga: Namanya Dicatut untuk Bansos, Puluhan Disabilitas di Surabaya Lapor ke Polisi

"Semua masih on proses, dan teknis pengembalian nunggu petunjuk pemerintah pusat," kata Henik lagi.

Sebelumnya diberitakan Dinsos Banyuwangi melakukan inventarisir ulang pada data penerima bansos. Jumlah penerima bansos di Banyuwangi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) daring, sampai Rabu (2/12/2021), adalah 507.944 orang.

Hal itu menyusul temuan Kementerian Sosial bahwa ada 31.624 ASN yang terindikasi turut menerima bansos. Di antaranya 28.965 masih aktif, dan sisanya telah pensiun. Pensiunan ASN juga tidak berhak atas bansos.

Sesuai regulasi, secara umum masyarakat yang memiliki pendapatan rutin dari pemerintah tidak boleh menerima bansos.

Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan ada 31.624 ASN yang terindikasi turut menerima bansos. Di antaranya 28.965 masih aktif dan sisanya telah pensiun. Pensiunan ASN juga tidak berhak atas bansos.

Risma mengatakan bahwa secara umum masyarakat yang memiliki pendapatan rutin dari pemerintah tidak boleh menerima bansos. Data ASN yang disinyalir mendapatkan bansos kemudian dikirimkan ke daerah agar diperiksa ulang.

"Jenis bansos apa saja, ada BPNT (bantuan pangan non tunai), PKH (program keluarga harapan)," kata Risma, Kamis (18/11/2021). (fat/fat)