34 Napi Berisiko Tinggi dari Jatim Dipindah ke Nusa Kambangan

Suparno - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 10:26 WIB
34 Narapidana Berisiko Tinggi di Jatim Dipindah ke Nusa Kambangan
Foto: Istimewa (Dok Kanwil Kemenkumham Jatim)
Surabaya -

Kanwil Kemenkumham Jatim memindahkan 34 Warga Binaan Masyarakat (WBP) atau napi berisiko tinggi (High risk). Mereka dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security di Nusa Kambangan.

Para napi ini kebanyakan dari kasus narkotika. Namun ada pula yang berasal dari kasus kriminal umum.

"Ada 34 orang dan semuanya kategori risiko tinggi atau high risk," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono di Surabaya, Senin (29/11/2021).

Krismono menjelaskan pemindahan ini dilakukan karena sejumlah alasan khusus. Salah satunya, menjadi langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas rutan.

Proses pemindahan ini dilakukan sejak Sabtu (27/11). Sebelum ke Nusa Kambangan, para WBP dikumpulkan di Lapas I Madiun sebagai tempat transit.

Para WBP juga dikawal Tim Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim. Ada 5 petugas Lapas I Madiun dan satu peleton pasukan Batalyon C Sat Brimob Polda Jatim Pelopor Madiun.

Tim ini dipimpin langsung Kepala Lapas I Madiun Asep Sutandar. Mereka dipindahkan menggunakan armada bus pariwisata.

"Kemarin sekitar 22.00 WIB, para WBP diberangkatkan dari Lapas I Madiun ke Nusa Kambangan," lanjut Krismono.

Para WBP ini berasal dari berbagai lapas/rutan di Jatim. Yakni Lapas I Malang, Lapas IIA Pamekasan, Lapas Narkotika IIA Pamekasan, Lapas IIA Jember, Lapas Lumajang, dan Rutan I Surabaya.

Krismono merinci, 26 napi merupakan WBP kasus narkotika dan sisanya adalah pelaku kriminal umum. Mereka dipindahkan ke lapas Super Maximum Security di Nusa Kambangan. Tepatnya ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar (22 WBP) dan Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan (12 WBP).

Pemindahan ini, lanjut Krismono berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan No PAS-PK.01.05.08-1516 Tanggal 11 November 2021 dan No PAS -PK.01.05.08-1590 Tanggal 22 November 2021.

"Kantor Wilayah sebelumnya telah menginvetarisir dan sudah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pemasyarakatan," pungkasnya.

(fat/fat)