.webp)
Plt Kadinsos Pemkab Blitar Tuti Komaryati tidak menampik ada ASN di jajaran Pemkab Blitar yang masuk daftar penerima bansos. Ini terbukti ketika awal pandemi, ada beberapa ASN yang masuk daftar penerima bantuan sembako yang bersumber dari dana pemerintah daerah.
"Ya memang ada, jumlahnya beberapa yang kami ketahui. Tidak sampai puluhan," ungkap Tuti saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (25/11/2021).
Namun karena bansos berupa barang, sehingga petugas yang mendistribusikan langsung mengetahui jika yang bersangkutan adalah ASN. Waktu itu, imbuh Tuti, bantuan langsung dialihkan ke warga sekitarnya yang lebih membutuhkan.
Ketidaktahuan pemda dengan masih adanya ASN penerima bansos, menurut Tuti, karena bantuan ditransfer langsung oleh pusat kepada masing-masing nomor rekening bank atas nama penerima.
Selain mengalihkan bansos sesuai peruntukannya, pihak dinsos juga membuat berita acara terkait pengalihan penerima bansos. Mereka juga membuat komitmen, apabila ada nama ASN tercantum sebagai penerima bansos, agar segera melaporkan diri.
Wanita yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar ini juga mengungkapkan carut marutnya data penerima bansos cukup membingungkan jajaran di bawah. Pasalnya, data penerima bansos itu diambil dari tiga sumber. Yakni dari desa, mensos, dan mandiri.
Data secara mandiri adalah warga bisa mendaftarkan diri secara mandiri untuk dimasukkan data dirinya dalam DTKS dan Bansos (PKH dan BPNT) dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos.
"Sumber data ada tiga. Dari desa, mensos dan mandiri. Ini yang bikin ruwet dan sangat membingungkan kami," pungkasnya. (iwd/iwd)
