.webp)
Sebagaimana diketahui, pada bulan ini, proses pengisian perangkat desa dilakukan di 147 desa yang tersebar di 22 kecamatan, dengan total 305 jabatan. Seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri diatur dalam Perda Nomer 5 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Kemudian ada Perbup 48 Tahun 2021 tentang perubahan Perbup 56 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomer 5 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Merujuk aturan itu, pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi hak setiap kepala desa. Namun pemerintah tetap melakukan fungsi memonitor dan mengevaluasi kinerja dari tiap-tiap desa.
"Kalau ada yang melakukan penyelewengan ya kita beri sanksi," ucap Mas Dhito, Minggu (21/11/2021).
Mas Dhito juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, untuk berani melaporkan jika terjadi tindakan penyelewengan dari proses rekrutmen perangkat desa tersebut. Warga yang mau melapor bakal disembunyikan identitasnya, untuk melindungi jangan sampai justru mendapat intimidasi.
"Warga Kabupaten Kediri yang menemukan penarikan dalam jumlah berapa pun dan dalam bentuk apa pun, kepada calon perangkat yang akan masuk maka tolong dilaporkan kepada Bupati atau Inspektorat," imbuh Mas Dhito.
Ketegasan Bupati dalam proses pengisian jabatan perangkat desa mendapatkan sambutan warga. Warga menginginkan pengisian perangkat desa benar-benar terhindar dari praktik jual beli jabatan. (sun/bdh)
