.webp)
Elite Partai Demokrat Syahrial Nasution mengusulkan nama Jusuf Kalla (JK) sebagai calon Ketum PBNU. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur angkat suara soal isu usulan JK jadi calon ketua umum di forum Muktamar NU.
Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib mengatakan, siapa saja boleh mengomentari sosok calon ketum PBNU. Namun dia menegaskan tidak semua orang punya hak mengusulkan dan hak suara memilih calon ketua umum.
"Kurang etis kalau dari teman Demokrat mengusulkan nama tertentu. Karena kesannya mengadu domba. Makanya, kan dari teman-teman NU itu kurang nyaman," kata pria yang akrab disapa Gus Salam kepada detikcom saat dikonfirmasi, Senin (15/11/2021).
Gus Salam itu kemudian mengungkapkan ketidaknyamanan isu yang diusulkan Demokrat. Salah satunya mengembalikan usulan JK dijadikan Ketum Partai Demokrat.
Baca juga: JK Diusulkan Jadi Ketum PBNU, PWNU Jatim: Pak Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Gimana? |
"Dari teman-teman NU itu kurang nyaman. Makanya sampai ada yang komentar bagaimana kalau Pak JK jadi Ketum Demokrat, saja," terang Gus Salam.
Bahkan, tambah dia, warga Nahdliyin mengembalikan pertanyaan. Dia kemudian mengumpamakan bagaimana jika usulan caketum tersebut ke Demokrat sendiri.
"Dari teman-teman NU itu kurang nyaman, ada yang komentar bagaimana kalau Pak JK jadi Ketum Demokrat," tambahnya.
Menurut Gus Salam, usulan dari elite Partai Demokrat itu dinilai bisa menjadi liar dan mengacaukan suasana Muktamar yang akan digelar Desember 2021 mendatang.
"Kalau orang itu yang tidak punya hak jangan melontarkan pendapatnya. Dalam dinamika ya nanti kacaunya dan isunya ke mana-mana dan liar. Kalau pengurus wilayah atau cabang itu masih wajar. Karena mereka yang paham kebutuhan NU," terangnya.
Lihat juga Video: Ketua PWNU Jatim Perkenalkan Anies ke Santrinya Sebagai Capres
"Kalau kami kembalikan gimana, umpama kenapa Pak JK tidak jadi Ketua Demokrat atau Pak Jokowi jadi Ketua Demokrat. Atau Pak Moeldoko jadi Ketum Demokrat gimana? kira-kira nyaman gak dapat usulan itu?," imbuh Gus Salam.
Menurut Gus Salam, PWNU Jatim sendiri sudah menentukan dukungannya KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai calon ketua di Muktamar di Lampung. Untuk itu dalam hal ini, NU Jatim sudah tidak membahas kontestasi siapa yang akan diusung.
"Ya, kita sudah bersepakat dengan PAC untuk satu suara dan komandan mengusung Gus Yahya. Dan juga sudah ada nama-nama Ahwa (Ahlul halli wal aqdi) yang sudah kita usung. Jadi, Kita sudah tidak bisa bahas kontestasi tapi program," tandasnya.
Saat ditanya apakah Ketum PBNU harus kiai? Gus Salam menilai hal itu tentatif. Ia kemudian menuturkan bahwa NU adalah pesantren yang besar, sedangkan PBNU adalah pesantren kecil. Oleh karena itu, dia menilai Ketum PBNU wajib punya kapasitas keilmuan agama.
"Ya mungkin itu kan tentatif. Kiai kan bukan kualifikasi tertentu. Kiai kan yang menempatkan masyarakat. Cuma kalau kiai di ponpes itu punya kapasitas agama. Seperti yang diungkapkan oleh KH Idham Chalid, bahwa NU itu pesantren yang besar dan PBNU itu pesantren yang kecil. Jadi memang harus punya kapasitas keilmuan agama. Apalagi Rais Am," tutur Gus Salam.
Baca juga: PWNU Jatim Sebut Usulan Demokrat JK Jadi Ketum PBNU Terkesan Adu Domba |
Sebelumnya, Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution, mengusulkan Jusuf Kalla (JK) sebagai Calon Ketum PBNU. Syahrial menyebut JK juga termasuk tokoh NU.
"Pak Jusuf Kalla selain tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Indonesia timur, juga tokoh NU. Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi Nahdliyin," kata Syahrial Nasution kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).
Syahrial juga melihat JK sebagai tokoh bangsa. Posisi PBNU yang merupakan salah satu organisasi terbesar umat Islam, disebutnya mengedepankan pluralisme. Jusuf Kalla, kata Syahrial, cocok untuk posisi Ketum PBNU.
"Saya melihat sosok Pak JK sebagai tokoh bangsa. Beliau juga tokoh NU. Kalau ketua umum PBNU dalam posisi saat ini merupakan organisasi besar milik umat yang mengedepankan pluralisme, artinya Pak JK sangat memenuhi syarat," jelasnya.
