Aturan Baru Hasil PCR Jadi Syarat Wajib Penerbangan Tengah Disorot

Esti Widiyana - detikNews
Jumat, 22 Okt 2021 11:35 WIB
Anggota DPR RI Mufti Anam
Foto: Istimewa
Surabaya -

Perjalanan udara Jawa-Bali wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes PCR 2x24 jam. Aturan tersebut tertuang pada Inmendagri No. 53 tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 No. 21 tahun 2021.

Aturan ini pun disorotin Anggota DPR RI Mufti Anam. Ia meminta pemerintah untuk menghadirkan solusi yang bijak terkait pewajiban tes PCR 2x24 jam sebagai syarat perjalanan udara di Jawa dan Bali. Menurutnya, kebijakan ini kurang pas, karena tidak semua daerah memiliki kelengkapan fasilitas tes PCR yang memadai.

"Ada yang berhari-hari baru keluar hasil PCR-nya, ada yang sampai 7 hari bahkan lebih jika orang yang dites cukup banyak. Bagaimana mau naik pesawat kalau hasilnya selama itu? Ketika terbit hasilnya, meskipun negatif tetap tak bisa dipakai karena sudah lewat masanya," kata Mufti Anam kepada media, Jumat (22/10/2021).

Kemudian untuk penerbangan luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku 1x24 jam. Pada aturan sebelumnya, penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam, syaratnya calon penumpang sudah divaksin lengkap.

Mufti mengatakan, dengan belum meratanya fasilitas kesehatan di Indonesia, maka akan semakin menyulitkan masyarakat yang akan bepergian. "Memang semestinya dibedakan, mana yang untuk keperluan screening dan mana yang untuk diagnosis. Kalau PCR kan untuk diagnosis. Untuk screening, instrumennya sebenarnya cukup aplikasi PeduliLindungi untuk cek vaksin dan tes antigen. PCR mestinya opsional saja, bukan wajib," jelasnya.

Mufti pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan solusi bijak. Jika memang mewajibkan PCR, maka kualitas fasilitas kesehatan harus merata di semua daerah.

"Sehingga sebuah kebijakan tidak hanya mudah bagi orang Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota besar lainnya, tetapi menyulitkan daerah-daerah di luar kota besar," ujarnya.

Ada pun sejumlah opsi yang bisa ditempuh, seperti menugaskan layanan kesehatan milik BUMN untuk memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah. Layanan BUMN tersebut juga harus prima, dengan hasil cepat, dan harga terjangkau.

"Bahkan kalau memang PCR jadi syarat, harusnya harga diturunkan. BUMN kesehatan juga bisa bersinergi dengan penyedia layanan kesehatan di daerah. Pemerintah harus mengkoordinasikan. Jadi harusnya begitu, ketika ada kebijakan kewajiban tertentu, maka harus ada solusinya," pungkas Mufti.

Tonton video 'Syarat Penerbangan Jawa-Bali Terbaru: Tidak Boleh Antigen':

[Gambas:Video 20detik]



(fat/fat)