Selama 2 tahun Jokowi dan Ma'ruf Amin menjabat, banyak kursi menteri diisi pengurus atau bahkan ketua partai politik. Dampaknya, kinerja menteri terseok-seok.
Pakar Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya Dr Suko Widodo menyebut, banyaknya menteri yang berasal dari parpol merupakan konsekuensi dari koalisi.
"Ini konsekuensi dari pemerintahan hasil koalisi, jadi harus bagi-bagi kekuasaan," ujar Suko kepada detikcom, Rabu (20/10/2021).
Menurut Suko, banyak menteri di era Jokowi-Ma'ruf, bukan pilihan dari presiden. Pilihan menteri itu, banyak ditentukan oleh partai pengusung.
Lebih lanjut, Suko menyebut, banyak menteri di era Jokowi-Ma'ruf yang tidak sesuai dengan kompetensi bidangnya. Dampaknya, kinerja menteri terseok-seok.
"Orang yang jadi menteri tak sepenuhnya pilihan presiden. Tidak karena keahlian di bidang tugasnya. Pak Jokowi lebih memilih jalan kompromi. Akhirnya jika menteri tak sesuai bidang keahliannya, maka program kementrian terseok-seok," tegasnya.
Suko menyarankan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diisi profesional yang mumpuni di bidangnya. Minimal, birokrat yang berpengalaman.
"Beda jika ambil dari profesional atau dari birokrat karir, mereka lebih mumpuni dan bisa memenuhi target yang ditetapkan," tandasnya.
Sebelumnya, banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju berasal dari partai politik. Di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johhny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menpora Zainudin Amali, dan masih banyak lagi.
(fat/fat)
