Pakar Sebut 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin Ramah Pada Kepentingan Oligarki

Amir Baihaqi - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 09:04 WIB
Jokowi Groundbreaking Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
Presiden Jokowi/Foto: Tangkapan Layar (Foto: YouTube Channel Setpres)
Surabaya -

Masa jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin hari ini genap 2 tahun. Pakar Hukum Tata Negara Herlambang P. Wiratraman menyoroti kekuasaan 2 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin semakin mencerminkan kekuasaan yang oligarki.

"Yang dibayangkan di awal sebelum terpilih itu terbukti semua ya. Yang saya maksud terbukti itu begini, jadi 2019 itu sebenarnya adalah medium untuk mengonsolidasi kuasa oligarki. Dan itu sudah saya tulis di tahun 2018. Jadi setahun sebelum pilpres," kata Herlambang kepada detikcom saat dihubungi, Rabu (20/10/2021).

"Nah, yang dikhawatirkan dari sebuah proses melegitimasi merepresentasi formal jabatan ketatanegaraan termasuk kepresidenan, bagaimana peran DPR, bagaimana produksi hukum atau aturan. Sekarang lebih mencerminkan oligarki friendly atau ramah pada kepentingan oligarki. Itu yang saya rasakan 2 tahun ini," imbuhnya.

Menurut Herlambang, kekuasaan yang cenderung oligarki ini sudah bisa dilihat pada tahun pertama. Pada tahun itu, muncul revisi UU KPK. Namun sebaliknya, Jokowi dinilai tidak melakukan penguatan KPK sehingga komitmen pemberantasan korupsi semakin lemah.

Meski demikian, lanjut Herlambang, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Sebab revisi UU KPK sudah menjadi paket di medium 2019 usai kemenangan di periode kedua.

"Di tahun pertama, kita menyaksikan ada revisi UU KPK. Yang itu harus dibaca sebagai konteks sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi atau membentengi upaya memperkuat institusi KPK. Tapi kita tahu bahwa peran Jokowi rupanya tidak membentengi itu. Tapi dia malah membiarkan proses bekerjanya kekuasaan untuk melemahkan posisi KPK," jelasnya.

"Jadi, KPK seperti kondisi sekarang itu juga tidak sama sekali mengejutkan. Itu memang menjadi paket dari medium 2019 itu tadi. Medium konsolidasi oligarki," tambah Herlambang.