Komisi III DPR Usulkan Tunjangan Kesehatan yang Tak Pernah Ada untuk Hakim

Surabaya - Para hakim di Indonesia akan diusulkan mendapatkan tunjangan kesehatan yang selama ini tidak ada. Hal itu diungkapkan Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Tak hanya, tunjangan kesehatan, Komisi III juga akan meningkatkan tunjangan pensiun para hakim. Sebab selama ini pensiunan hakim dirasa masih sedikit.

"Sampai saat ini mereka tidak punya tunjangan kesehatan. Kami akan mengusulkan agar para hakim seluruh Indonesia ini diberikan tunjangan kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Komisi III DPR RI Rencanakan Tambah Anggaran Pidsus Kejaksaan 2 Kali Lipat

Menurut Adies, usulan pemberian tunjangan kesehatan ini karena para hakim telah bekerja keras selama ini. Untuk itu, pemerintah wajib memperhatikan kesejahteraannya.

"Mereka ini kan garda terdepan bagi pencari keadilan. Mereka kan ini tempatnya orang terakhir para pencari keadilan. Mereka bekerja luar biasa Tipidkor bahkan sampai malam-malam," tuturnya.

"Yang pasti, kita harus memperhatikan kesejahteraan mereka, kita harus memperhatikan tunjangan kesehatan mereka," imbuhnya.

Baca juga: Komisi III DPR RI Janji Kawal Kasus 'Ayah Perkosa 3 Anak'

"Insyaallah akan kami sampaikan ke Mahkamah Agung agar kami bisa bicarakan dengan kementerian keuangan agar anggaran itu bisa ditingkatkan," tukas Adies.

Saat dikonfirmasi soal tunjangan kesehatan, Humas Pengadilan Negeri Surabaya Martin Ginting membenarkannya. Usulan itu merupakan salah satu yang disampaikan oleh para hakim saat pertemuan dengan Komisi III.

"Setelah melalui dengar pendapat, maka pada intinya PN Surabaya mengusulkan pembangunan gedung PHI, perbaikan ruang PTSP, penambahan anggaran untuk persidangan virtual, tunjangan kesehatan hakim," ujar Martin. (iwd/iwd)