Bertemu DEN, Wagub Jatim Rumuskan Strategi Energi Baru Terbarukan

Faiq Azmi - detikNews
Selasa, 05 Okt 2021 15:53 WIB
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dan Komisi VII DPR di Gedung Negara Grahadi. Pertemuan ini membahas upaya peningkatan kontribusi Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jatim, dalam rangka pencapaian paling sedikit 25 persen dalam Bauran Energi Nasional pada 2025.
Wagub Emil Dardak (tiga dari kanan)/Foto: Faiq Azmi/detikcom
Surabaya -

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dan Komisi VII DPR di Gedung Negara Grahadi. Pertemuan ini membahas upaya peningkatan kontribusi Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jatim, dalam rangka pencapaian paling sedikit 25 persen dalam Bauran Energi Nasional pada 2025.

Menurut Emil, terdapat payung hukum untuk memfasilitasi penanganan krisis dan darurat energi. "Sebenarnya ada payung hukum untuk krisis dan darurat energi. Mungkin kalau krisis itu situasi besar ya, tapi kalau darurat sering terjadi loh. Misalnya saat ada gangguan suplai BBM, ada gangguan tertentu yang sangat berdampak kepada ketersediaan pasokan energi di masyarakat," ujar Emil didampingi Kepala ESDM Jatim Nurkholis, Selasa (5/10/2021).

Mantan Bupati Trenggalek ini menyampaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) terkait Energi Baru Terbarukan, agar bisa lebih efektif dan diprioritaskan. Khususnya dalam mencapai target dalam kaitan prioritas Energi Baru Terbarukan.

Lebih lanjut Wagub Emil mengatakan, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya ke depan. "Banyak tantangannya, tadi detail kita bahas dan akan kita tindaklanjuti bersama-sama, baik dari sisi harga. Kita bagi 3, ada yang di jaringan PLN, ada yang di luar jaringan PLN dan transportasi. Inilah kemudian yang coba kita petakan termasuk kaitannya dengan memperkokoh daya saing industri di Jatim," imbuhnya.

"Kami berterima kasih kepada Dewan Energi Nasional yang telah berkunjung di Jawa Timur. Dalam hal ini kami mewakili Ibu Gubernur," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menjelaskan terkait kategori krisis energi atau darurat energi.

"Tadi saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan dan tata urutannya kalau misalkan kondisi daerah dinyatakan krisis energi, atau kondisi daerah dinyatakan darurat energi. Kalau misalkan infrastrukturnya terganggu itu kan berarti darurat. Paling tidak kita sama di dalam pemahaman ini, sehingga kami yakin nanti ke depan akan baik untuk Jawa Timur, dan ini fungsi dari pada Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Terakhir, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2014-2018 ini menyampaikan, Dewan Energi Nasional akan lebih dekat dengan daerah terutama dalam implementasi Rencana Umum Energi Daerah.

"Dengan demikian kita mengetahui progresnya dan capaiannya, karena ini adalah turunan dari Rencana Umum Energi Nasional. Jadi apa yang pemerintah pusat, dalam hal ini Dewan Energi Nasional bisa membantu, mengakselerasi daripada program-program energi tersebut di daerah," pungkasnya.

(sun/bdh)