Rakor ini diikuti Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan perwakilan bupati dari lima kabupaten/kota yang ditunjuk menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kelima kabupaten tersebut yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
Pada kesempatan ini, Ma'ruf menegaskan besaran alokasi anggaran tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan, bukanlah isu utama. Karena sesungguhnya alokasi anggaran dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar.
Namun, Ma'ruf menyebut tantangan terbesarnya yakni membuat program-program pengentasan kemiskinan ini konvergen dan terintegrasi. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi, mulai perencanaan hingga implementasi di lapangan. Sehingga program ini bisa diterima masyarakat yang berhak.
"Dari pertemuan saya sudah memperoleh gambaran dan langkah-langkah intervensi apa yang kami lakukan di kabupaten dengan menggunakan APBD daerah dan juga provinsi dan dibantu pusat dan juga nanti ditambah dengan mengikutsertakan Insya Allah swasta dan bersama kemitraan CSRnya untuk membantu," papar Ma'ruf di Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (30/9/2021).
Tak hanya itu, Ma'ruf memaparkan dalam pengentasan kemiskinan di 2021 yang tersisa tiga bulan ini, pihaknya berkomitmen membantu upaya percepatan melalui penambahan alokasi anggaran. Hal ini secara khusus diprioritaskan pada lima kabupaten yang ditetapkan di tahun 2021 ini.
Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini melalui bantuan sosial tunai. Bantuan dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19, akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan hingga akhir tahun 2021.
Untuk menjangkau sasaran yang tepat di masing-masing kabupaten prioritas, Ma'ruf mengatakan diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai. Dia pun meminta pada Gubernur Khofifah dan lima bupati segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat.
Sehingga upaya untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan.
"Dari pertemuan yang kami dengarkan tadi semua optimis kabupaten bisa menyelesaikan kemiskinan ekstremnya," pungkas Ma'ruf.
Simak video 'Indonesia Punya Anggaran Rp 440,69 T untuk Atasi Kemiskinan di 7 Provinsi':
(hil/iwd)