Lalu apa tanggapan petani garam dalam negeri? Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam Indonesia, Muhammad Hasan mengatakan kebijakan pemerintah mengimpor 3,07 juta ton tersebut dinilai berlebihan. Sebab hal itu tanpa didasarkan pada data kebutuhan nasional.
"Kebutuhan impor 3,07 juta ton ini terlalu berlebihan. Jadi tanpa memperhitungkan kebutuhan data nasional yang kurang 3,2 juta ton lah. Jadi ada kelebihan sekitar 500 sampai 600 ribu ton ini," papar Hasan kepada detikcom, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: RI Impor Garam 3 Juta Ton Tahun Ini |
"Kita tetap selalu keberatan. Karena selalu kebijakan pemerintah ini tidak akurat di dalam mengukur data kebutuhan. Di mana kuota impor ini selalu berlebih. Tidak sebanding dengan data kebutuhan nasional kita," paparnya.
Lebih lanjut, Hasan menyebut impor garam untuk industri juga dikhawatirkan bocor ke sektor konsumsi. Sebab menurutnya, jika sudah bocor, maka penyerapan garam rakyat akan stagnan. Hal ini pernah terbukti pada impor garam pada 2020 lalu.
"Kalau terjadi kelebihan ini kan kita khawatir. Di mana setiap impor pasti ada kebocoran itu. Dari sektor industri ke sektor konsumsi oleh pelaku industri khususnya yang bergerak di aneka pangan lah.
"Kita tidak menuduh tapi ada indikasi. Nah ini juga dibuktikan dengan adanya kuota impor yang khususnya diberikan aneka pangan pada 2020 yang terlalu berlebih bisa menyebabkan stagnan di beberapa perusahaan yang tidak melakukan penyerapan garam rakyat," tambahnya.
"Makanya ini mempengaruhi tingkat produktifitas garam kita yang berakibat pada stagnasi penyerapan, berakibat pada anjloknya harga, karena ada indikasi bocornya garam industri masuk ke pasar konsumsi," tandas Hasan.
Sebelumnya, Indonesia memutuskan impor garam pada tahun ini sebanyak 3,07 juta ton. Garam yang diimpor digunakan untuk kebutuhan industri.
"Untuk menjamin ketersediaan bahan baku garam bagi industri dalam negeri, pada tahun 2021 telah disepakati alokasi impor komoditas penggaraman industri sebesar 3,07 juta ton," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam webinar, Jumat (24/9/2021). (iwd/iwd)
