Jelang PON XX Papua, belasan atlet dan pelatih bulu tangkis Jatim dikabarkan belum menerima honor latihan. Kini KONI Jatim merespons soal honor tersebut.
Ketua Harian KONI Jatim M Nabil mengatakan pihaknya belum menerima laporan program latihan tersebut. "Itu bukan sanksi atau punishment yang diberikan KONI Jatim kepada PBSI Jawa Timur. Itu adalah opsional, opsinya ketika tidak melakukan latihan ya kita tidak boleh memberikan anggaran. Kalau ada cabor lain yang melakukan itu ya tidak bisa," kata M Nabil kepada wartawan di KONI Jawa Timur, Rabu (22/9/2021).
Nabil menjelaskan, selama pandemi KONI Jatim membuat Puslatda New Normal untuk semua atlet PON Jatim. Kegiatan latihan atlet dilaporkan ke pelatih masing-masing, baik melalui zoom atau pun video call. Selanjutnya dilaporkan ke Binpres Puslatda New Normal, dan dengan biayai oleh KONI Jatim.
"Itu ada di beberapa kota, ada di Surabaya, Malang ada, Tuban, Wajak, Lamongan. Mereka termonitor. Atlet yang di luar kota tetap ada laporan. Bahwa ada kegiatan, ada pelatihnya ada atletnya," ungkap Nabil.
KONI Jatim tetap bersikukuh tidak akan mencairkan anggaran tersebut, jika kegiatan latihan tidak dilaporkan. "Kalau tidak melakukan (program latihan) kita tidak melakukan itu, kita tidak dibenarkan memberikan uang itu. Karena berbasis kegiatan," ungkap Nabil.
"Latihan mereka di mana?" tanya Nabil.
Meski beberapa atlet bulu tangkis Jatim tergabung di Pelatnas dan klub, menurutnya harus tetap melaporkan jika menggelar latihan untuk PON. Seperti yang dilakukan cabor-cabor lainnya, tetap memberikan laporan.
"Sudah banyak contohnya. Misalnya, Eko Yuli Irawan, tetap melaporkan secara daring meski dia berlatih di Jakarta," ungkap Nabil.
(sun/bdh)