PKB Jatim Sambut Baik Perpes Dana Abadi Pesantren

Faiq Azmi - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 21:55 WIB
pkb jatim
PKB Jatim sambut baik Perpres yang mengatur dana abadi pesantren (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres itu mengatur dana abadi pesantren.

DPW PKB Jawa Timur menyambut baik Perpres tersebut. Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah menilai pengesahan Perpres tersebut menjadi angin segar bagi kalangan pondok pesantren di Jatim.

"Karena PKB adalah inisiator UU Ponpes yang sekaligus mengawal implementasi dari klausul pasal, salah satunya adalah dana abadi, dan hari ini legalitas dalam bentuk Perpres muncul, maka dengan ini kami ucapkan syukur dengan melakukan tasyakuran sederhana bersama PWNU Jawa Timur," kata Anik kepada wartawan di Kantor PWNU Jatim, Selasa (14/9/2021).

Wakil Ketua DPRD Jatim ini mengatakan pengesahan Perpres tersebut merupakan bentuk apresiasi negara terhadap jasa yang sudah diberikan elemen pondok pesantren bagi bangsa selama ini.

"Ini bentuk afirmasi pemerintah dalam fasilitas anggaran, bahwa pondok pesantren dengan pendidikan umum mempunyai hak yang sama dalam memperoleh hak budget, memperoleh anggaran," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anik juga mengaku sebagai kepanjangan tangan dari NU, PKB mendapat tugas khusus dari PWNU. Tugas khusus ini berupa suport dari para kiai untuk segera menyelesaikan Raperda Pengembangan Pondok Pesantrean yang saat ini sedang bergulir di parlemen Jatim.

"Dalam pertemuan ini, PWNU sangat support memberi motivasi kepada kami, bahkan memberikan pekerjaan rumah bagi Fraksi PKB agar gas pol agar segera menyelesaikan Raperda pengembangan pondok pesantren ini dengan cepat cepat," tuturnya.

"Oleh karena itu, ia berharap kebijakan pusat tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim. Kalau pusat sudah mempunyai good will, dengan dituangkan Undang-Undang dengan Perpres, masa iya kemudian Jatim yang daerah agamis, Jatim yang religius, tidak mempunyai keberpihakan itu. Sekali lagi pondok pesantren mempunyai jasa yang sangat besar bagi Indonesia," sambungnya.

Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menambahkan dalam penerapan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, diharapkan pemerintah memfasilitasi para kiai, ulama, dan pihak ponpes.

"Jangan sampai, nanti para tokoh Ponpes, para Kiai disulitkan dengan birokrasi kita. Harus pemerintahan yang jemput bola turun ke Ponpes, bukan Ponpes yang ke pemerintahan. Karena takutnya, hal ini menjadi kesulitan bagi pihak ponpes," ungkapnya.

Ketua Fraksi PKB di DPRD Jatim ini juga menyebut, pihaknya segera mendorong Pemprov Jatim segera mengesahkan Raperda Ponpes. "Harapan kami, tahun ini, Raperda Ponpes, sudah disahkan sebagai Perda," tandasnya.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Ketua PWNU Marzuki Mustamar, Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Anwar Manshur, Wakil Rais Syuriyah KH Agoes Ali Masyhuri, Sekretaris PWNU Jatim Akhmad Muzakki.

(iwd/iwd)