.webp)
"Hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk menjadikan potensi besar ini, menjadi berkualitas dan dapat berjalan beriringan dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jatim," kata Emil saat mewakili gubernur membacakan pendapat Gubernur Jatim terhadap Raperda Inisiatif DPRD Jatim tentang Pemberdayaan Ormas, di Gedung DPRD Jatim, Senin (6/9/2021).
Menurut Emil, berdasarkan data dari Bakesbangpol Jatim, jumlah ormas yang terdaftar di Jatim cukup besar, yakni 916. Sedangkan untuk perkumpulan berjumlah 197, serta yayasan berjumlah 26. Atas besarnya jumlah dan potensi Ormas di Jatim, Emil memahami, mengapa DPRD mengusulkan Raperda tersebut.
Setelah mempelajari Rancangan Perda tentang Ormas tersebut, Emil menyebut, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Perda tentang Pemberdayaan Ormas ini.
"Maka dapat disimpulkan pembentukan Raperda ini didasarkan atas kewenangan atributif yang dimiliki oleh Pemprov Jatim sebagai daerah otonom. Secara materiil, substansi dari Rancangan Perda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini bersifat penjabaran dan sangat bersinggungan, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat," terang Mantan Bupati Trenggalek ini.
Sementara itu berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dapat diartikan bahwa Pemda diperbolehkan atau mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan, mengenai peran serta pemerintah daerah dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
"Terhadap materi yang diatur dalam Raperda ini pada dasarnya kami sangat memahami dan mengapresiasi, penyusunan materi yang sederhana dan secara lebih teknis diamanatkan dalam Pergub membuat Raperda ini tidak rumit, sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami," pungkasnya. (sun/bdh)
