Dalam setahun, KPK telah melakukan OTT dua kepala daerah di Jatim. Penangkapan dua bupati ini memiliki kesamaan kasus yakni jual beli jabatan kepala desa dan barang bukti yang bernilai 'kecil', hanya ratusan juta.
Pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdus Salam mengatakan masih banyak pejabat publik yang tergoda jual beli kekuasaan. Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran untuk lebih banyak mengabdi ke masyarakat.
"Pemahaman pejabat publik kita untuk selesai dengan urusan sendiri dan bisa move on sebagai pengabdi publik terasa masih jauh dari harapan. Belum ada kesadaran ke arah itu untuk menjaga ruang pengabdian publik dan masih mudah untuk tergoda dengan jual beli kekuasaan," kata Surokim saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (31/8/2021).
Pria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura ini, menambahkan pejabat publik juga belum memiliki kesadaran untuk menjaga kehormatan jabatannya.
"Menurut saya kesadaran pejabat publik kita untuk mulia dan menjaga kehormatan atas amanah jabatan publik itu masih minimalis, lips service dan belum sampai pada tahap aksi untuk bisa memuliakan dan menjaga kehormatan jabatan," papar Surokim.
Akibatnya, banyak pertahanan pejabat yang 'jebol' dan melakukan praktik korupsi hingga KKN untuk memperkaya diri sendiri.
"Sehingga masih mudah tergoda menggunakan jabatan itu untuk memperkaya materi dan dan memupuk kekayaaan sendiri dan keluarga serta kroninya," jelas peneliti senior di Surabaya Survey Center (SSC) ini.
