Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Madiun. Di sini, Jokowi sempat meninjau vaksinasi pelajar di SMPN 3 Mejayan, vaksinasi door to door hingga memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan Forkopimda se-Jatim.
Khofifah menyebut penanganan di Jatim mulai terkendali dilihat dari beberapa indikator. Misalnya, menurunnya tren BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat keterisian tempat tidur, tren tracing dan testing, serta menurunnya jumlah wilayah PPKM level 4 dari 30 kabupaten/kota menjadi 17, dan bertambahnya daerah PPKM level 3 yang kini menjadi 20 kabupaten/kota.
"Kami ingin melaporkan kepada bapak Presiden terkait penanganan COVID-19 di Jatim, bahwa dengan adanya pemberlakuan PPKM berlevel terbukti efektif menurunkan angka penyebaran COVID-19. Hal ini dilihat berdasarkan indikator-indikator di antaranya tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 yang telah mengalami penurunan signifikan," papar Khofifah di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun, Kamis (19/8/2021).
Khofifah menyebut BOR RS rujukan COVID-19 di Jatim menurun. Data per 18 Agustus 2021 dibandingkan data per 3 Juli 2021, terlihat ketersediaan bed sudah di bawah standar WHO 60%.
Khofifah merinci untuk BOR ICU dari 78% turun menjadi 59%, BOR Isolasi biasa dari 81% turun menjadi 42%, BOR RS Lapangan dari 69% turun menjadi 30%, dan BOR Rumah Karantina dari 50% turun menjadi 22%.
Selain itu, untuk tracing dan testing di Jatim juga mengalami kenaikan dari 1,2% menjadi 9,4%. Khofifah mengatakan pihaknya didukung dan dikuatkan oleh Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
"Alhamdulillah sudah 9,4% untuk tracing dan kami akan terus meningkatkan terutama untuk testingnya," imbuhnya.
Terkait vaksinasi di Jatim, Khofifah melaporkan ada 26,46% masyarakat yang divaksin dosis pertama atau setara 8,42 juta masyarakat. Sedangkan untuk vaksin dosis kedua, mencapai 14,26% atau 4,53 juta.
"Kami berharap kepada Bapak Presiden berkenan membantu pengadaan gedung cold storage untuk penyimpanan vaksin dan gudang obat yang kapasitasnya lebih besar di Dinas Kesehatan Jatim," pinta Khofifah.
Lalu untuk harga tes swab PCR, Khofifah menyebut pihaknya telah melakukan pengecekan ke lapangan. Hasilnya, harga PCR sudah turun sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
"Untuk tes swab PCR sudah sesuai arahan pak Presiden, untuk harga maksinum Rp 495 ribu di Jawa-Bali dan hasil tesnya maksimum 24 jam, sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa tempat lab PCR," ungkapnya.
Khofifah menyampaikan tes PCR di Jatim pun sudah di atas standar WHO yaitu 40.479 test setiap minggu. Sementara pada seminggu terakhir, testing di Jatim telah mencapai 74.245 tes per minggu.
"Dan untuk percepatan tracing dibutuhkan tambahan 1 mesin PCR di tiap kabupaten atau kota di Jatim. Lalu untuk percepatan whole genome sequencing dibutuhkan laboratorium BSL-3 untuk RSUD dr Soetomo dan RSUD dr Syaiful Anwar," tambahnya.
Sementara itu, dalam dua minggu terakhir, zona merah di Jatim juga terus mengalami penurunan. Dari awalnya 34 kabupaten/kota, lalu per Selasa (17/8) menjadi 15 kabupaten/kota yang masuk zona merah.
Kemudian untuk posisi Rate of Transmission (RT) juga sudah berada di bawah 1. Hal ini menandakan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur mulai landai dan terkendali.
"Rate of Transmission Jawa Timur tercatat hari Rabu (18/8) adalah 0,45 artinya jauh dibawah 1, jadi bahwa proses penyebaran di Jawa Timur Insyaallah sudah makin terkendali," tuturnya.
Khofifah juga mengungkapkan pihaknya bersama Forkopimda Jatim akan terus berupaya keras dan bersinergi dalam penanganan COVID-19. Yang tentunya akan berimbas ke berbagai sektor di Jawa Timur.
"Kami memang harus bergerak bersama, membangun suasana yang sangat solid. Dan memastikan semuanya bisa diukur capaiannya dari berbagai kinerja utamanya dalam menjaga pengendalian COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi di Jatim," pungkas Khofifah. (hil/iwd)
