Uang Korupsi Bansos PKH Rp 450 Juta di Malang Dipakai untuk Beli Ini

Muhammad Aminudin - detikNews
Minggu, 08 Agu 2021 13:40 WIB
Wanita di Malang, PTH (28), ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Uang ratusan juta Rupiah hasil korupsi dipakai memenuhi kebutuhan pribadi.
Jumpa pers Polres Malang/Foto: Muhammad Aminudin/detikcom
Malang -

Wanita di Malang, PTH (28), ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Uang ratusan juta Rupiah hasil korupsi dipakai memenuhi kebutuhan pribadi.

Barang-barang yang dibeli oleh warga Merjosari, Kota Malang itu kemudian disita Polres Malang sebagai barang bukti. Mulai motor Yamaha NMAX, mesin cuci, smart TV, printer, lemari es, dispenser, kompor gas, air cooler, satu set meja kursi, piano dan uang sebesar Rp 7,2 juta. Serta beberapa buku rekening dan ATM atas nama tersangka.

"Tersangka menggunakan uang hasil penyimpangan bansos PKH untuk keperluan pribadi. Semua barang hasil pembelian disita sebagai barang bukti," kata Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono dalam konferensi pers di mapolres, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kepanjen, Minggu (8/8/2021).

Tersangka hanya bisa menunduk ketika dihadirkan dalam konferensi pers. Dalam pengakuannya, tersangka mengaku belum berkeluarga.

Bagoes menambahkan, tersangka korupsi PTH merupakan pendamping sosial PKH wilayah Pagelaran, Kabupaten Malang, selama 12 September 2016 sampai dengan 10 Mei 2021.

Dana bansos PKH untuk 37 kelompok penerima manfaat (PKM) di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang tak diberikan oleh tersangka. Praktik itu terjadi selama 2017 sampai 2020, senilai Rp 450 juta.

"Tersangka merupakan pendamping PKH, dana bantuan PKH yang tak disalurkan itu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020, nilainya kurang lebih Rp 450 juta," imbuh Bagoes.

Karena perbuatannya, tersangka PTH dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 subsider Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Ancaman hukumannya, penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun," pungkas Bagoes.

Lihat juga Video: Bansos Puluhan Warga di Tasik Dipotong Rp 100 Ribu, Kades Buka Suara

[Gambas:Video 20detik]



(sun/bdh)