.webp)
"Mengamati berbagai pemberitaan dan laporan yang masuk terkait ribut bahkan sampai berebut vaksin dosis kedua di puskesmas-puskesmas, saya merasa prihatin. Penggunaan sistem "berebut antrean" sejak pagi bukan hanya tidak manusiawi, tapi juga melecehkan akal sehat publik mengingat penggunaan teknologi sudah semakin masif di kalangan warga," kata Agatha di Surabaya, Kamis (5/8/2021).
Agatha pun mendesak Pemkot Surabaya untuk cepat tanggap melakukan antisipasi agar kejadian ini tak terulang. Dia meminta pemerintah memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan WhatsApp atau SMS untuk memberi undangan vaksin dosis kedua pada masyarakat.
"Gunakan teknologi informasi (TI) yang sudah ada dan tersedia. Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis 2, otomatis basis data sudah tersedia berdasarkan pelaksanaan vaksinasi dosis 1. Warga bisa dikonfirmasi melalui SMS/WhatsApp dengan pengaturan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas," saran Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.
Selain itu, Agatha juga menyoroti stok vaksin yang terbatas. Dia mengusulkan dua aspek untuk mengatur undangan ke warga. Pertama, rentang waktu jadwal pemberian dosis kedua jangan sampai warga yang sudah telat 10 hari dari jadwal pemberian dosis dua, kalah cepat rebutan nomor antrean dengan yang baru telat sehari. Apa lagi hanya gara-gara rebutan nomor antrean di Puskesmas sejak dini hari.
"Kedua, gunakan pertimbangan epidemiologi, misalnya mengutamakan pemberian dosis 2 untuk warga yang berusia 50 tahun ke atas serta memiliki komorbid sesuai basis data yang dimiliki Dinkes atau Puskesmas," tambahnya.
Agatha yakin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sangat memahami soal penggunaan basis data dan instrumen teknologi untuk memudahkan pelaksanaan vaksinasi.
"Jangan biarkan rakyat jadi berlomba-lomba tanpa kendali untuk bisa vaksin tanpa melakukan prokes. Saya berharap alokasi vaksin untuk Surabaya bisa disegerakan hadir. Dan saya berharap percayakan saja pelaksanaan vaksin di puskesmas-puskesmas atau sentra-sentra vaksin yang tetap," ujar Agatha.
Tak hanya itu, Agatha juga menyoroti stok vaksin di puskesmas rata-rata hanya 150 sampai 200 dosis. Namun di di tempat lain, beberapa pihak bisa menjalankan vaksinasi gratis dalam jumlah yang lebih besar. Agatha ingin Pemprov Jatim juga benar-benar memperhatikan hal ini.
"Untuk apa ada sentra vaksin yang lain jika pasokan di puskesmas belum bisa terpenuhi stok permintaannya. Apa lagi banyak sekali jatah vaksin kedua yang terpaksa mundur. Dan yang belum vaksin pertama juga tidak bisa vaksin akibat stock di puskesmas yang sangat terbatas," jelasnya.
Untuk itu, Agatha menyebut penggunaan teknologi ini sangat besar artinya. Karena semua pihak bisa dengan tertib mencari dan mendaftar untuk bisa vaksin, termasuk pilihan jadwal vaksin.
"Jika hanya diumumkan saja bahwa akan ada pelaksanaan vaksin tanpa memanfaatkan teknologi agar bisa mengatur antrian dan jumlah peserta maka yang terjadi adalah keributan. Seperti yang sudah terjadi di beberapa puskesmas sampai harus antri dari subuh hanya untuk ambil nomor antrian dan ternyata habis," sesalnya.
Terakhir, Agatha menyebut pelaksanaan vaksin dilaksanakan di puskesmas atau sentra vaksin, dengan memanfaatkan teknologi, dapat memudahkan orang untuk melacak sertifikat vaksin, terutama saat terjadi kesalahan input.
"Jadi jika ada kesalahan input data atau yang lainnya pada sertifikat vaksin selain bisa menghubungi 119 ekstension 9 untuk komplain juga bisa segera datang ke tempat vaksin untuk melakukan perbaikan. Karena saat ini saya juga menerima beberapa keluhan warga terkait sertifikat vaksinasi yang belum ada di sistem satu data dan juga keluhan akibat salah input data atau pun salah input tanggal vaksin," pungkasnya. (hil/fat)
