Sewa Ruko di Pasar dan Mal Bebas PPN, Pengusaha Jatim: Yang Penting Buka Dulu

Faiq Azmi - detikNews
Rabu, 04 Agu 2021 17:14 WIB
tunjungan plaza surabaya saat ppkm darurat
Tunjungan Plaza Surabaya (Foto: Faiq Azmi/detikcom)
Surabaya -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sewa ruko atau gerai bagi pedagang eceran di pasar tradisional hingga mal.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur menyebut kebijakan itu hanya untuk penyewa. Ia meminta pemerintah juga membebaskan atau setidaknya menurunkan angka PPh (Pajak penghasilan) bagi pemilik mal.

"Keringanan itu bagus untuk penyewa. Tapi untuk Mal, kami perlu pembebasan PPh Final nya. Pemerintah bisa kasih kapan?," ujar Sutandi kepada detikcom, Rabu (4/8/2021).

Sutandi menjelaskan, keinginan para pengelola mal juga untuk menurunkan angka PPh. Selama ini, PPh para pemilik/pengelola mal sebesar 10 persen.

"Lebih penting tarif 10 persen diturunkan ke 5 persen. Toh sebetulnya uang PPh tidak besar jika mal tutup. Kan sebulan sudah tidak buka," terang Sutandi.

Sutandi meminta pemerintah mempertimbangkan PPh agar diturunkan. Bukan hanya dampak PPKM level 4, tetapi angka tersebut dirasa terlalu tinggi.

"Ya bukan hanya karena PPKM saja tapi secara fairnessnya PPh final 10 persen itu sudah ketinggian karena PPh badan dulu 30 persen, sekarang sudah 22 persen dan turun lagi 20 persen tahun depan. Sedangkan PPh final sejak sebelum krisis 1998 sampai sekarang tetap 10 persen," terangnya.

Pria yang juga Direktur Marketing Pakuwon Group ini menegaskan, yang terpenting saat ini adalah mal kembali beroperasi, agar roda ekonomi kembali berjalan.

Sementara salah seorang pengusaha yang menyewa stand di Pakuwon Mal Steven Tjan mengaku, pembebasan PPN tidak memperingan pengusaha. Pasalnya, omzet tenant yang ia miliki sangat menurun akibat mal ditutup selama PPKM darurat dan level 3-4.

"Sebenarnya itu hanya 10 persen dan pihak mal pun sudah meringankan beban tersebut. Beban terbesar kita bukan hanya PPN tapi PPh dan juga karyawan-karyawan inti yang setia menunggu, kapan mal akan buka lagi?," terangnya.

CEO Boga Group Jatim ini menyebut, pemerintah harusnya segera membuka mal, agar ekonomi kembali berjalan. PPN disebut hanya 10 persen, dan yang terpenting tenant bisa beroperasi normal kembali.

"Saya rasa pemerintah harus berani mempercayai cara pengusaha mal terkait menerapkan prokes. Di mal jelas ketat dan rapih. Tapi mengapa kita yang ditutup selalu yah? Bukan menghina yang di luar mal, namun kita di dalam itu tamu juga lebih berkelas sehingga kalau protokol kita ngawur, mereka juga gak mau masuk," ujarnya.

"Yang terpenting ya mal kembali buka, tenant beroperasi. Bukan sekarang pembebasan PPN, harusnya perbolehkan mal buka lagi," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, kebijakan pembebasan PPN untuk penyewa ruko di pasar dan mal tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 102 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah. Aturan ini diteken pada 30 Juli 2021.

Penting diperhatikan adalah, dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan PPN yang ditanggung pemerintah ini diberikan untuk masa sewa Agustus-Oktober 2021.

(fat/fat)