BPOM Bongkar 3 Pabrik Produksi Jamu Ilegal di Banyuwangi

Ardian Fanani - detikNews
Senin, 02 Agu 2021 15:43 WIB
tiga pabrik produksi jamu ilegal digerebek
BPOM bongkar produksi jamu ilegal di 3 pabrik di Banyuwangi (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI membongkar praktik produksi jamu tradisional ilegal tiga pabrik di Banyuwangi. Ketiga pabrik tersebut berada di Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, dan dua pabrik di dusun Sumberagung dan Dusun Sumbergroto, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono.

Direktur Siber Obat dan Makanan BPOM RI Nur Iskandarsyah mengungkapkan penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat atas dugaan produksi jamu tradisional tak berizin dan mengandung bahan kimia.

Salah satunya ialah produk jamu tradisional berlabel 'Tawon Klanceng' yang diproduksi oleh CV Putri Husada. Setelah dilakukan pengawasan dan penyelidikan, ditemukan bahwa produk jamu tradisional tersebut tak memiliki izin edar serta menggunakan bahan kimia.

"Ini merupakan hasil operasi terpadu lintas sektor. Kami menemukan tiga pabrik yang memproduksi jamu tradisional tanpa izin dan berbahan kimia. Ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia," ungkap Nur Iskandarsyah saat konfrensi pers di Mapolresta Banyuwangi, Senin (2/8/2020).

Dalam operasi tersebut, BPOM berhasil menyita barang bukti yang jumlahnya mencapai tujuh truk. Barang bukti meliputi kemasan jamu siap edar, bahan baku jamu, label, bahan dan mesin produksi.

tiga pabrik produksi jamu ilegal digerebekJamu ilegal yang diproduksi (Foto: Ardian Fanani)

"Ada sekitar 11 item barang bukti yang kita amankan. Di antaranya ada 3 karton produk jadi. Bahan baku 50 karung. Bahan serbuk putih sebanyak 8 karung. Setengah jadi 45 tong. Dan mesin produksi sebanyak 20 unit," sebutnya.

Namun, sejauh ini pihaknya masih belum menetapkan tersangka atas produksi jamu ilegal di tiga pabrik tersebut. Produsen dan sejumlah pihak yang terlibat masih menjalani pemeriksaan.

"Kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Semua yang terkait kita panggil dan periksa untuk mencari siapa aktor intelektualnya. Baru kita tetapkan tersangka," tegasnya.

Nantinya para tersangka akan dijerat pasal berlapis. Yakni pasal 197 dan 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda 1,5 milyar.

"Sebagaimana diubah dalam UU RI no 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja dan pasal 196 juncto pasal 98 ayat 2 dan 3 dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 1 Milyar. Dan terkahir pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a UU RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen," tegasnya.

Sementara Kabagbanops Rokorwas PPNS Bareskrim Polri Kombes Pudyo Haryono menjelaskan, pihaknya akan menindak sesuai UU KUHAP. Saat ini penyidik Polri terus melakukan koordinasi dengan BPOM untuk mendalami kasus tersebut.

"Kita tahu sendiri ini merupakan jerih payah stakeholder di wilayah. Kami ucapkan terima kasih. Tentunya, ini mendukung dikatakan menyelamatkan kesehatan dan nyawa orang lain," imbuh Pudyo.

Korwas Bareskrim Polri, lanjut Pudyo, wajib mendampingi kegiatan penyidikan dari jajaran setempat, termasuk BPOM. Ini untuk menegakkan hukum sebaik-baiknya.

"Ini semua menunjukan sinergi dan bukti nyata Polri dan BPOM, stakeholder bekerjasama dengan baik," tandas Pudyo.

(iwd/iwd)