IDI Jatim Minta Daerah Tak Tutupi Data Kematian COVID, Satgas Sebut Transparan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa di RSU dr Soetomo — Gubernur Khofifah pantau RSU dr Soetomo (Foto: Faiq Azmi/detikcom)

Surabaya - Ketua IDI Jatim Sutrisno meminta kepala daerah tidak menutup-nutupi dan tidak takut melaporkan data asli kematian COVID-19 di wilayahnya. Menurutnya, pemakaman baru di Jatim terutama dengan protokol kesehatan COVID-19 ada puluhan hingga ratusan jumlahnya. Jumlah itu bisa sekitar 20-30 kali lipat dari data yang dilaporkan sehari-hari.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan data kasus COVID-19 di Jatim telah transparan dan sesuai fakta lapangan.

"Pemprov Jatim menjunjung tinggi transparansi data COVID-19 yang notabene menjadi parameter penanggulangan dan kebijakan," ujar Khofifah, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: IDI Jatim Minta Kepala Daerah Tak Tutupi Data Kematian COVID-19

Khofifah menegaskan, data kasus COVID-19 di Jatim dapat diakses melalui website infocovid19.jatimprov.go.id. Antara lain di bagian Pusat Data dan Analisa COVID-19. Dalam website tersebut, terdapat Dashboard COVID-19 Jatim secara real time.

Seluruh data tersebut tersaji dan mudah diakses oleh publik. Termasuk over view data mengenai jumlah orang terpapar yang menjalani karantina di RS Rujukan, RS Darurat, gedung, maupun karantina mandiri, spesifikasi kondisi pasien (Tanpa gejala, bergejala, perjalanan, kontak dan triwayat perjalanan). Bahkan juga terdapat data jumlah meninggal karena penyakit lain dengan konfirmasi positif COVID-19.

"Kami berkomitmen menyajikan data yang reliable, real-time, serta interoperable mengenai kondisi pandemi COVID-19 di Jatim sesuai dengan laporan 38 kabupaten/kota setiap harinya. Data tersebut bisa diakses siapapun melalui kanal infocovid19.jatimprov.go.id," tegasnya.

Sementara Ketua Satgas Kuratif COVID-19 Jatim Joni Wahyuhadi menjelaskan alur data COVID-19 di Jatim. Mulai penambahan kasus, pasien sembuh, hingga kasus kematian.

"Jadi data itu, alurnya diinput oleh sumber dari RS, kalau pasien sakit (terkonfirmasi positif COVID-19), maka melalui aplikasi sistem milik RS data itu diinput all record. Jadi data tidak diinput provinsi, jadi ya di kabupaten/kota. Kalau misal di RS provinsi, ya lewat aplikasi antar RS online itu, kemudian dinkes kabupaten kota verifikasi, jumlah positif, sembuh, meninggal," ujarnya.

"Provinsi tidak melakukan verifikasi. Data di kabupaten/kota langsung dilaporkan ke Kemenkes setelah diverifikasi kabupaten/kota. Setelah kemenkes rilis, kemudian provinsi rilis sesuai data yang dirilis oleh pusat. Tidak ada data dipalsu, atau diubah oleh provinsi," sambung Joni.

Joni mengakui, angka kematian di Jatim memang tinggi. Sejumlah upaya telah dilakukan jajaran Forkopimda Jatim hingga kabupaten/kota.

"Angka kematian masih jadi PR buat kita. Angka meninggal 6,70 persen, alhamdulillah mulai turun. Jajaran Forkopimda di Jatim juga terus berupaya untuk menurunkan angka kematian," terangnya.

"Saat ini angka kematian banyak di IGD, dulu itu banyak di ruang intensif care meninggalnya. Di Soetomo saja, kita perbesar triase IGD, karena banyak sekali pasien yang antre sebelumnya. Ruang isoman juga diperbanyak di Surabaya, ruang isolasi terpusat buat pasien yang awalnya isoman terus dipantau, agar tidak ada pasien yang memburuk kondisinya," tambahnya.

Di Jatim sendiri, angka kematian COVID-19 masih tertinggi secara nasional. Saat ini, kasus kematian COVID-19 di Jatim sebanyak 19.992 kasus.

Halaman 1 2

Selanjutnya