Ini Alasan Kades dan Anggota DPRD Banyuwangi Nekat Gelar Hajatan Saat PPKM

Ardian Fanani - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 18:24 WIB
kades temuguruh
Anggota DPRD Banyuwangi Syamsul Arifin (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi -

Kades Temuguruh, Asmuni dan anggota DPRD Banyuwangi dari partai PPP, Syamsul Arifin divonis denda dalam sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Untuk Kades didenda Rp 48 ribu, sementara anggota dewan didenda Rp 500 ribu.

Mereka melanggar aturan PPKM karena menggelar hajatan pernikahan anaknya. Bagaimana bisa terjadi kegiatan hajatan tersebut bisa dilaksanakan pada saat PPKM? Ini alasan mereka.

Versi Asmuni, pernikahan putrinya digelar sesuai prokes. Tamu yang datang pun diatur sehingga tidak berkerumun. Soal penggunaan balai desa diperbolehkan karena diatur dalam perdes.

"Sebelum saya jadi kades balai desa sudah digunakan untuk hajatan. Memang boleh dipergunakan untuk masyarakat umum karena telah diatur perdes. Masyarakat yang pakai nggak bayar, kadang hanya kasih uang untuk petugas kebersihan," ujar Asmuni kepada wartawan, Senin (26/7/2021).

kades temuguruhKades Temuguruh Asmuni (Foto: Ardian Fanani)

Asmuni yang telah meminta maaf karena melanggar aturan PPKM darurat mengimbau kepada warga di desanya yang hendak menggelar hajatan agar menunda terlebih dahulu hingga PPKM berakhir.

"Karena regulasinya sudah direvisi, kalau dulu masih diperbolehkan, sekarang sudah tidak boleh," pungkas Asmuni.

Sementara itu, Syamsul Arifin, anggota DPRD Banyuwangi dari partai PPP divonis denda Rp 500 ribu. Ini dikarenakan dirinya nekat menggelar acara hajatan pernikahan anaknya.

Di hadapan hakim, Syamsul mengakui kesalahannya tersebut. Ia beralasan berprasangka baik kepada pemerintah bahwa tidak ada perpanjangan PPKM. Sehingga, seminggu sebelum pelaksanaan, ia sudah menyebar undangan pernikahan anaknya tersebut.

"Ternyata pemerintah memperpanjang PPKM. Sedangkan undangan sudah tersebar seminggu sebelumnya. Ada 400 undangan. Mohon maaf kami kesulitan menghubungi undangan, karena kami tidak memiliki sebagian besar kontaknya," ujar Syamsul.

Meskipun vonisnya berbeda dengan Kades Asmuni, tapi Syamsul mengaku menerima. Samsul mengaku salah tetap menggelar hajatan di masa perpanjangan PPKM Darurat. Itu semua karena dirinya yakin PPKM tidak akan ditambah lagi.

"Kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Semoga ini jadi pelajaran bagi semuanya," pungkas Saymsul.

Simak juga 'PNS di Cianjur Nekat Gelar Hajatan, Langsung Dibubarkan!':

[Gambas:Video 20detik]



(iwd/iwd)