Bantuan Kuota Internet Belajar Online Disetop, Pemprov Jatim Surati Mendikbud

Faiq Azmi - detikNews
Kamis, 15 Jul 2021 21:38 WIB
Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud Hasan Chabibie mengumumkan, program bagi-bagi kuota internet untuk belajar online disetop mulai Juli 2021. Hasan menyebut, hingga kini belum ada pembahasan terkait kelanjutan program ini di Kemendikbud.
Uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Jatim/Foto: Faiq Azmi
Surabaya -

Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud Hasan Chabibie mengumumkan, program bagi-bagi kuota internet untuk belajar online disetop mulai Juli 2021. Hasan menyebut, hingga kini belum ada pembahasan terkait kelanjutan program ini di Kemendikbud.

Pemprov Jatim diwakili Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, meminta Kemendikbud Ristek tetap memberi bantuan kuota internet kepada siswa di Jatim.

"Yang sangat berarti, bantuan kuota internet dari Kemendikbud Ristek sebesar 10 GB per bulan ini hanya dibantu untuk tahun ajaran 2020/2021. Dindik Jatim berkirim surat atas arahan Ibu Gubernur ke Mendikbud Ristek, agar bantuan kuota internet tetap dialokasikan tahun 2021/2022," ujar Wahid dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).

Wahid menjelaskan, dana yang dimiliki oleh daerah terbatas untuk memberi kuota gratis kepada siswa, khususnya sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB. Apalagi, sejumlah APBD untuk dana pendidikan di-refocusing untuk penanganan COVID-19.

"Karena APBD Pemprov di-refocusing ke penanganan COVID. Untuk 2021 saja, dana SMA, SMK, SLB negeri baru dialokasikan untuk 6 bulan. Untuk sekolah swasta baru 5 bulan, sehingga tidak bisa support optimal selama 12 bulan," terangnya.

"Bila tidak ada dukungan (kuota gratis) Mendikbud Ristek, maka memberatkan sekolah. Karena dana BOS dan BPOPP banyak untuk memberi honor pegawai non-PNS, jumlahnya cukup besar di Jatim. Jumlah guru, 39.061 seluruh SMA, SMK, SLB negeri. Yang honorer 31,8 persen. Lalu tenaga kependidikan sebanyak 12.554 orang, 78,5 persen honorer (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap) ini diambilkan dari dana BOSDa," sambungnya.

Selain itu, lanjut Wahid, kebutuhan lain sekolah di luar honor tenaga pendidikan, yakni harus membiayai perawatan rutin meliputi listrik, air, cleaning service, serta operasional lainnya.

Selama PPKM Darurat ini, Wahid memastikan pembelajaran siswa SMA, SMK, dan SLB di Jatim dilakukan jarak jauh, alias daring. Ada sejumlah opsi yang disiapkan Pemprov Jatim menyambut pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

"Pembelajaran tatap muka, uji coba sebenarnya sudah dilakukan sejak Agustus tahun lalu, kita evaluasi hasilnya efektif. Tapi peningkatan Corona, rencana itu ditunda. Pemprov melalui Ibu Gubernur sudah menyiapkan skenario ke depan, apabila COVID mereda dan sudah memungkinkan dilakukan PTM terbatas," ungkapnya.

"Yaitu zona merah daring 100 persen. Zona kecamatan per sekolah itu ada. Oranye 25 persen, kuning hijau 50 persen. setiap hari 2 jam PTM terbatas. Atau 4 Jam pelajaran, masing-masing 30 menit. Kalau masuk jam 7, jam 9 sudah pulang. Setiap siswa maksimal dua kali dalam seminggu, sarana pra sarana, SOP, prokes di sekolah harus disiapkan dengan baik dan ketat. Gugus COVID harus ada, serta 5 siswa berperan, untuk mengingatkan temannya untuk prokes," lanjutnya.

Wahid menambahkan, pembelajaran tahun ajaran 2021/2022 sudah dilakukan secara daring. Para siswa masih menggunakan dana pribadi untuk internet. Total siswa SMA, SMK, dan SLB di Jatim sebanyak 1,3 juta lebih.

Simak video 'Corona RI 15 Juli: Tambah 56.757 Kasus, 19.049 Sembuh':

[Gambas:Video 20detik]



(sun/bdh)