.webp)
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi mempertanyakan keputusan pemerintah menutup mal. Menurutnya, tidak ada dasar, bahwa mal harus tutup selama PPKM darurat.
"Sekarang saya tanya ke pemerintah, kalau ada bukti bahwa penularan virus di mal ? Gak masuk akal, mengeluarkan kebijakan tanpa mendengar para pelaku usaha mal," ujar Sutandi dalam konferensi persnya di Kota Surabaya, Jumat (2/7/2021).
Sutandi menjelaskan, di dalam mal, ada 4 stakeholder. Pertama pemilik mal, kedua pemilik tenant, ketiga karyawan, serta keempat SPG. Menurutnya, pemilik mal dan pemilik tenant masih bisa bertahan hidup, karena memiliki dana cukup.
Baca juga: 2 Ribu Lebih Pasukan Gabungan Kawal PPKM Darurat di Jawa Timur |
Namun, untuk karyawan dan SPG yang kontrak kerjanya outsourcing akan kehilangan pekerjaan mereka dampak PPKM darurat.
"Kalau pemilik mal, pemilik tenant, saya yakin uangnya banyak. Bisa hidup 3 bulan ke depan bahkan, aman. Tapi coba SPG dan karyawan, mereka sistem outsourcing, mereka kerja hari ini, buat makan besok, mereka sengsara. Kalau mal tutup, mau tidak pemerintah kasih bansos ke SPG dan karyawan?," tegas pria yang juga Direktur Marketing Pakuwon Group ini.
"Silakan tutup, kalau pemerintah bisa kasih bansos, tidak usah banyak-banyak kasih aja sebulan Rp 1 juta buat makan mereka. Kalau itu bisa, silakan mau tutup 3 minggu, 2 bulan silakan. Pemilik mal bisa nyantai, tidak mengeluarkan cost, karena mal tutup. Kita buka mal aja, tidak cari untung, cuma agar SPG dan karyawan ini kerja, dapat pemasukan," sambungnya.
Simak Video: PPKM Darurat, Pemerintah Gelontorkan Rp 6,1 T Bansos Tunai
(fat/fat)
