BEM UI Soal 'Gelar' Jokowi, BEM Malang Raya: Bunyi dari Istana Hanya Bualan

Muhammad Aminudin - detikNews
Selasa, 29 Jun 2021 18:04 WIB
Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhillah (almamater kuning)
Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhillah (almamater kuning)/Foto: Dok. BEM Malang Raya
Malang -

BEM Malang Raya mendukung sikap kritis aktivis mahasiswa UI. Kritikan berupa konten viral di jagat maya itu merupakan realitas.

BEM Universitas Indonesia belakangan menjadi pembahasan ramai di sosial media. Melalui surat undangan Rektorat Universitas Indonesia nomor 915/UN2.RI. KMHS/PDP.00.04.00/2021 perihal pemanggilan yang ditujukan kepada BEM UI untuk melakukan klarifikasi atas postingan berupa poster yang mencatumkan foto Joko Widodo yang dipublikasikan pada tanggal 26 Juni 2021 yang membahas terkait kebohongan janji-janji Presiden Joko Widodo.

"Berdasarkan tinjauan konten yang dipublikasikan oleh BEM UI dengan judul 'Jokowi : The King Of Lip Service', kami atas nama BEM Malang Raya turut menilai bahwa konten tersebut menyajikan fakta realitas yang ada sejalan dengan segala permasalahan yang ditemukan di Masyarakat," kata Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhillah dalam keterangan resminya diterima detikcom, Selasa (29/6/2021).

Zulfikri mengafirmasi bahwa saat ini kebebasan sipil nyatanya diberangus oleh represifitas aparat terhadap massa aksi, kebebasan berpendapat dibungkam melalui pasal karet UU ITE, pelemahan KPK yang dilakukan secara masif dan sitematis, dan adanya intervensi presiden dalam supremasi hukum.

"Di saat yang sama, segala bunyi yang terdengar dari istana hanya berujung pada bualan semata yang pada akhirnya menjadi alat pukul bagi siapapun yang melawan dengan relasi kuasa," kata Zulfikri.

Zulfikri menilai bahwa apa yang dilakukan BEM UI melalui postingan tersebut juga merupakan kondisi nyata yang terjadi di tengah ketegangan politik nasional.

"Alarm demokrasi hari ini harus selalu dinyalakan sebagai upaya perbaikan dan keseimbangan kultur demokrasi kita," tegasnya.

Tak hanya itu, Zulfikri menilai surat pemanggilan yang dilayangkan oleh birokrat UI kepada BEM UI merupakan potret gagal nalar dalam memahami kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum baik lisan maupun tulisan.

Sejalan dengan konstitusi, hal tersebut juga tertulis dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia.

"Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia," terangnya.

Birokrat UI, kata Zulfikri, sebagai penyelenggara pendidikan perlu memahami bahwa pendapat yang korektif dan substantif di muka umum adalah kemajuan kultur kritisisme dan intelektual mahasiswa.

Terlebih postingan BEM UI juga turut disertai fakta berita yang disajikan dari berbagai media yang ada, temuan data tersebut juga bagian dari metodologi ilmiah yang dilakukan mahasiswa yang seharusnya kampus sebagai lokus pengetahuan dan keilmuan perlu menjunjung prinsip mimbar akademik tersebut.

"Apa yang dilakukan BEM UI tentu sangat sejalan dengan fakta realitas yang ada. Prinsip kebenaran menjadi nilai yang masih dijaga mahasiswa hari ini dalam mengawasi dan mengoreksi kerja pemerintah," pungkasnya.

Lihat Video: Jokowi Jawab Kritik 'King of Lip Service': Ini Bentuk Ekspresi Mahasiswa

[Gambas:Video 20detik]



(iwd/iwd)