Tekan COVID-19, Banyuwangi Kembali Atur Aktivitas Ekonomi Hingga Wisata

Ardian Fanani - detikNews
Kamis, 24 Jun 2021 22:59 WIB
bupati ipuk
Banyuwangi mengeluarkan SE soal pengendalian kegiatan (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi -

Meningkatnya penyebaran COVID-19 membuat Satgas COVID-19 Banyuwangi kembali mengeluarkan surat edaran (SE). SE tersebut terkait pengendalian kegiatan kantor pemerintahan, pusat ekonomi, dan aktivitas masyarakat secara umum.

"Demi kebaikan bersama, yang pertama tentu kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi juga harus diiringi ikhtiar, yaitu protokol kesehatan dan beberapa kebijakan pengendalian yang telah kami susun bersama Kapolresta, Dandim, Danlanal, Kajari, Ketua Pengadilan," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, seusai rapat Satgas COVID-19 Banyuwangi, Kamis (24/6/2021).

"Kami memohon doa dan dukungan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga, karena penanganan pandemi ini kuncinya ada kebersamaan kita semua, terutama dalam menegakkan protokol kesehatan," imbuh Ipuk.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Sugirah, Dandim 0825 Letkol Yuli Eko Purwanto, Wakapolresta AKBP Didik Hariyanto, Danlanal Letkol Eros Wasis, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan perwakilan Forkopimda, serta seluruh Camat dan kepala desa/lurah secara virtual.

SE itu secara resmi ditandatangani Satgas COVID-19 yang terdiri atas Ketua, Bupati Banyuwangi dan para wakil ketua yakni Kapolresta AKBP Nasrun Pasaribu, Dandim 0825 Letkol Yuli Eko Purwanto, Kepala Kejaksaan Negeri Mohammad Rawi, dan Danlanal Letkol Eros Wasis.

SE mengatur antara lain jam operasional pusat-pusat ekonomi, seperti destinasi wisata, restoran dan warung makan, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Juga mengatur pembatasan dan pengendalian di tempat usaha, perkantoran, pendidikan, tempat ibadah, juga pengaturan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, hajatan, seni, dan pertemuan.

Sekda Banyuwangi Mujiono secara langsung membacakan 12 poin kebijakan yang ada di dalam SE tersebut.

Di antaranya, seluruh tempat usaha, destinasi wisata, perkantoran, lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan sarana publik lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan.

"Pengelola atau penyelenggara tempat ibadah dalam melaksanakan kegiatan ibadah mengatur pembatasan peserta atau jamaah sebesar 50%, dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Untuk RT dengan zona oranye dan zona merah dibatasi secara ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," kata Mujiono.

"Per 23 Juni, ada 10.354 RT zona hijau, 250 RT zona kuning, 3 RT zona orange, dan 1 RT zona merah. Artinya 4 RT dioptimalkan ibadah di rumah," papar Mujiono.

Isi surat berikutnya, penangggung jawab atau pengelola tempat kerja/perkantoran dapat menerapkan Work From Home (WFH) 50% dan Work From Office (WFO) 50%.