Pakar Beda Pandangan soal Penerapan PPKM, PSBB hingga Lockdown

Hilda Meilisa - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 16:40 WIB
Benjamin Franklin looking COVID-19 newspaper headlines on One Hundred Dollar Bill
Foto: Getty Images/iStockphoto/hamzaturkkol
Surabaya -

Melonjaknya angka COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah berfikir keras untuk menekannya. Beragam wacana dan gagasan diungkapkan para epidemiolog. Namun gagasan itu bertolak belakang dengan pakar ekonomi.

Penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dinilai tidak efektif. Pakar epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr dr Windhu Purnomo menyarankan sebaiknya pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja.

"Bagaimana ya, pemerintah pusat hanya sekadar menebalkan PPKM Mikro. Yang kita ketahui tidak efektif. Jadi seharusnya yang dipilih PSBB ketat," saran Windhu saat dihubungi detikcom di Surabaya, Rabu (23/6/2021).

Jika tak mau lockdown, Windhu menyarankan sebaiknya PSBB saja. Windhu menilai jika ada usulan lockdown biasanya kerap mendapat stigma buruk.

"Kalau memang mau sungguh-sungguh menangani pandemi, mau betul-betul melindungi rakyat, masyarakat, bukan hanya mendengar para politisi dan pengusaha seharusnya PSBB ketat. Kalau kita nggak mau lockdown ya. Karena lockdown ini sudah distigma buruk, seakan-akan kita nggak boleh ngomong lockdown," imbuhnya.

Baca juga: Pandu: Pemerintah Fokus Pulihkan Ekonomi - Abai Tangani Pandemi

Windhu juga mencontohkan India yang sempat terjadi lonjakan kasus COVID-19, kini kondisinya telah melandai. Windhu menyebut pemerintah India berani menerapkan lockdown.

"Kita contoh India saja lah. India kan kemarin baru tinggi kan bulan lalu. Hari ini hanya dalam tempo sebulan ini menurun 1/8 kali, karena mereka mau melakukan lockdown. Lockdown negara bagian, di sana langsung lockdown. Negara bagian di sini seluas provinsi lah. Menurut saya harus serius," tambah Windhu.

Sementara Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair Dr Wisnu Wibowo menilai lockdown sudah tak bisa dilakukan sekarang. Karena daya tahan masyarakat dan pemerintah di sisi ekonomi sudah melemah.

"Saya menyampaikan begini, daya tahan masyarakat baik dari sisi psikologis ataupun finansial itu sudah semakin tergerus. Pada sisi lain kasusnya belum bisa dikendalikan, dari sisi daya tahan ekonomi, kebijakan lockdown total itu menurut saya dari sudut pandang ekonomi kebijakan lockdown itu sudah out of moment," papar Wisnu.

"Sudah tidak bisa dilakukan sekarang. Karena itu tadi, secara ekonomi rumah tangga individual, daya tahan ekonomi kita sudah melemah. Masyarakat dari berbagai kalangan merasakan di tahun 2021 dampaknya semakin berat. Kemudian dari sisi ketahanan fiskal nasional itu juga sudah kemampuan fiskal kita sudah mengalami perlambatan untuk bisa menanggung semua konsekuensi dari adanya kebijakan ini," imbuhnya.

Tonton video 'Alasan Jokowi Pilih PPKM Mikro Dibanding Lockdown':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2