Pakar Sarankan Pemerintah Tidak Tanggung-tanggung Terapkan PSBB

Hilda Meilisa - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 11:01 WIB
Poster
Ilustrasi COVID-19 (Foto: Edi Wahyono/detikcom)

Dalam PSBB, Windhu mengatakan aktivitas non esensial tidak boleh dilakukan. Yang diperbolehkan jalan hanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat hingga kesehatan. Namun di PPKM Mikro, sejumlah aktivitas non esensial masih diperbolehkan beroperasi seperti pembukaan tempat wisata, fasilitas umum hingga mal.

Untuk itu, Windhu mengimbau masyarakat tetap di rumah saja jika tak ada kegiatan yang penting. Windhu juga ingin pekerjaan yang tidak esensial harus ke kantor, bisa dilakukan di rumah saja.

"Jangan pergi-pergi keluar rumah di masa seperti ini, kita tahan tinggal di rumah. Baik yang bekerja, bekerja di rumah. Perkantoran harus tahu persis dengan kondisi seperti ini jangan membuat kebijakan kantor tetap aktif, tapi buat yang sifatnya lebih esensial baru ke kantor," pesan Windhu.

Windhu juga ingin pemerintah bisa menerapkan penegakan hukum yang ketat dan tidak pandang bulu. Windhu berharap seluruh masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bisa mendapatkan hukuman.

Baca juga: Amukan Corona RI Belum yang Terburuk, Puncak Krisis Diprediksi Akhir Juli

"Selain itu dibarengi dengan law enforcement yang cerdas tanpa pandang bulu. Apakah dia tokoh biasa, tokoh masyarakat, jika dia melakukan tindakan yang kontradiktif dengan prinsip penularan COVID-19 padahal dia tahu protokol kesehatan harus dijerat hukum karena ini amanah Undang-undang," ujar Windhu.

"Karena ini kita masih status darurat. Orang yang melanggar adalah orang yang menghambat harus diberikan sanksi, tapi jangan hanya disanksi. Tapi harus diedukasi. Jangan sampai orang disanksi namun tak diedukasi," lanjutnya.

Terakhir, Windhu juga mengingatkan pemerintah pentingnya menggandeng para tokoh untuk memberikan edukasi pada masyarakat.

"Peranan keteladanan dan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama itu penting. Karena banyak orang yang lebih percaya pada tokoh informal dari pada tokoh formal kan. Makanya pemerintah harus mengajak para tokoh," pungkas Windhu.


(hil/fat)