Banyuwangi Ikhtiar Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan-Perubahan Iklim

Ardian Fanani - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 09:02 WIB
Pemkab Banyuwangi terus berupaya meningkatkan penanganan perubahan iklim melalui pelaporan berkelanjutan (Suistainabilty Report/SR).
Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi -

Pemkab Banyuwangi terus berupaya meningkatkan penanganan perubahan iklim melalui pelaporan berkelanjutan (Suistainabilty Report/SR). Sejak tahun lalu, Banyuwangi telah menjalin kerja sama dengan Bumi Global Karbon (BGK) dalam melengkapi laporan ke Carbon Disclosure Project (CDP).

CDP merupakan lembaga pemeringkat independen yang bereputasi internasional yang mengukur inventarisasi produksi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim. CDP berbasis di Inggris, dan memegang koleksi data global terbesar mengenai perubahan iklim. Platform CDP telah digunakan sedikitnya 920 institusi pemerintah dan sekitar 8.400 perusahaan di seluruh dunia.

"Saat ini, Banyuwangi memiliki nilai C yang artinya telah memiliki awareness. Skor C atau mitigasi ini setara dengan skor rata-rata kota di Asia Tenggara dan dunia. Tahun ini, Banyuwangi kembali mendapat permintaan langsung dari CDP untuk mengisi kuisioner CDP," ungkap Founder BGK Achmad Deni Daruri dalam pertemuan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis malam (17/6/2021).

Deni optimistis Banyuwangi bakal mampu meningkatkan rating CDP-nya. Bahkan bisa mencapai Rating A yang bermakna Banyuwangi menjadi daerah yang memiliki penanganan perubahan iklim dengan leadership level.

"Sangat besar peluang Banyuwangi untuk bisa meraih rating A. Jika ini tercapai, Banyuwangi sejajar dengan 85 kota di dunia yang masuk A-list ini," ujar Deni.

Dengan peningkatan nilai CDP berarti pemerintah kota memiliki kinerja yang lebih baik dalam merespon perubahan iklim dan mengelola emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, pemerintah akan mampu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan rencana aksi tahunan untuk menutup kesenjangan dalam aksi perubahan iklim dan membandingkan kinerjanya dengan pemerintah sejawat.

Penilaian CDP tidak memiliki kausal langsung dengan pajak karbon dan sistem penilaian CDP juga tidak terkait dengan pajak, subsidi atau manfaat keuangan apapun dan tidak pula memberikan jaminan terkait dengan hal-hal tersebut.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyatakan akan terus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. "Aspek ekonomi, prinsip-prinsip keberlanjutan, sosial, dan tata kelola harus seiring," ungkap Ipuk.

Oleh karena itu, Banyuwangi akan terus meningkatkan jangkauan penyusunan laporan berkelanjutan dari berbagai institusi di daerah ujung timur Pulau Jawa ini. "Kami akan terus mendorong, memperdalam, laporan berkelanjutan untuk CDP ini. Tidak hanya di instansi pemerintah, namun juga dunia usaha perlu dilibatkan," imbuhnya.

Saat ini, sudah ada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengisi kuisioner laporan berkelanjutan (sustainability report). Untuk bisa mencapai Rating A, perlu dilakukan upaya serius guna menjangkau seluruh instansi pemerintahan hingga dunia usaha.

"Kami akan memaksimalkan di kalangan OPD terlebih dahulu, baru memperluas sasaran ke dunia usaha," pungkasnya.

(fat/fat)