Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak, Sosiolog Ini Singgung soal Keadilan

Amir Baihaqi - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 18:20 WIB
pedagang pasar keputran beralih kulakan di pasar porong dan wonokromo
Penjual pracangan (Foto file: Esti Widiyana/detikcom)
Surabaya -

Suara protes rencana pemerintah yang akan memungut pajak sembako dan sekolah terus mengalir. Sosiolog Unair Prof Dr Bagong Suyanto menyakini pemerintah dan DPR bakal membatalkan rencana tersebut.

"Saya kok yakin dibatalkan ya beberapa. Ndak mungkin. Karena gelombang masukan dari non-goverment kan luar biasa besar. Iya bisa jadi begitu. Merevisi sebagian pasal," kata Bagong kepada detikcom, Jumat (11/6/2021).

"Jadi, saya kira pasti dibatalkan yang sembako dan pendidikan itu. Kalau barang yang tersier, sekunder itu tidak masalah ya. Tapi kalau sembako itu ya jangan," tambahnya.

Bagong menjelaskan, polemik PPN sekolah dan pajak sembako merupakan persoalan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Sebab, pemungutan kontras dengan barang mewah yang malah diturunkan pajaknya.

"Di masyarakat yang dipersoalkan kan soal keadilannya ya. Artinya produk-produk mewah seperti mobil malah pajaknya dikurangin. Malah sembako dan sekolah yang merupakan lembaga nirlaba malah dinaikkan. Ya itu tentu isu yang harus direspon oleh pemerintah," jelasnya.

"Karena persoalan masyarakat kan persoalan sosial. Kalau pemerintah mungkin kepentingannya mendongkrak sumber-sumber pemasukan," imbuh Bagong.

Menurut Bagong, pungutan pajak juga dinilai tidak tepat waktunya karena masih dalam situasi pandemi. Ketidaktepatan itu kemudian menjadikan besaran pajak berapapun yang akan dikenakan akan menjadi sumber masalah di masyarakat.

"Timing-nya juga tidak tepat. Ya karena tadi masyarakat membanding-bandingkan. Kenapa untuk barang tersier malah dikurangi. Dan yang premier malah ditingkatkan pajaknya. Itu yang menjdi sumber masalah," tutur Bagong.

"Ruang gerak masyarakat dibatasi karena pandemi. Kalau kemudian ditambahi kebijakan menaikkan pajak kebutuhan pokok itu ya. Berapapun jumlahnya ya. Bukan masalah mampu dijangkau masyarakat atau tidak yang penting kan naik. Naik nol koma saja itu pasti jadi masalah kalau bicara rasa keadilan," tandad Bagong.

(fat/fat)