Kabupaten Kediri meresmikan pemberlakuan tiket distribusi pariwisata dan pembayaran pajak menggunakan platform Qris. Hal ini untuk mewujudkan upaya percepatan digitalisasi pembayaran, khususnya pembayaran non tunai di sektor pariwisata.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mewanti-wanti jangan sampai sistem pembayaran QRIS ini hanya menjadi pajangan di meja atau konter loket dan kasir. Namun, wajib digunakan oleh petugas dan wisatawan.
"Jangan sampai hanya jadi pajangan di meja dan loket masuk. Tapi harus dipakai, saya tahu tantangannya masih banyak tapi tolong tetap dipakai. Ini adalah wujud komitmen kami untuk mempercepat digitalisasi daerah. Walaupun fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri, terkadang masyarakat masih memilih jalur-jalur konvensional," ucap Mas Dhito, sapaan akrabnya di Kediri, Selasa (8/6/2021).
Selain tiket distribusi wisata, pembayaran non tunai akan diberlakukan untuk pelayanan publik seperti pajak daerah. Terutama di dalam birokrasi dan pelayanan publik seperti pembayaran pajak resto, hotel, dan rumah makan.
Untuk sosialisasi, Dhito menyebut akan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata (Dispar) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda).
Rencananya, pembayaran QRIS juga akan diberlakukan untuk seluruh sektor pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit dan pasar.
"Mungkin lingkup pasar sudah dilakukan, namun belum menyeluruh. Saya harapkan 2 sampai 3 tahun yang akan datang dapat menyeluruh di pelayanan masyarakat," pungkas Dhito.
Sebelumnya, peresmian layanan transaksi non tunai itu dilakukan di Pendopo Panjalu Jayati Kabupaten Kediri. Selain Bupati, hadir pula Wakil Bupati Kediri, Kapolres dan Dandim Kediri, OJK dan kalangan perbankan di Kediri.
(fat/fat)
